Bandung.merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meminta pengelola Bandar Udara Kertajati, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), bisa lebih sering membuka komunikasi dengan warga setempat.

Saat ini penolakan masih terjadi dilakukan warga Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka.

"Makannya pengelola harus lebih cool dan membuka komunikasi dengan warga," kata Budi usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (26/11).

Sebelumnya bentrok terjadi antara aparat dan warga di Desa Sukamulya saat pengukuran lahan di lokasi runway BIJB pada 17 November lalu. Karena gagal negosiasi, proses pengukuran lahan berujung bentrokan. Buntutnya tiga petani ditetapkan sebagai tersangka.

Menhub menambahkan, masalah BIJB diyakininya bisa selesai tanpa ada kekerasan terjadi. Menurut dia, apa yang terjadi saat pengukuran karena salah persepsi saja.

"Dua hal berbeda. Ini soal pembebasan tanah, dari pengamatan saya bukan BIJB saja, tapi sebenarnya itu salah persepsi saja," terangnya.

Pemprov Jabar sendiri bersama PT BIJB dipercaya pemerintah pusat membangun bagian sisi darat, salah satunya lintasan pesawat. Ada 1.800 hektare lahan dibutuhkan untuk membangun sisi darat diantaranya terminal dan penunjang lainnya. Anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan lahan ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun.