Lindungi perempuan dan anak, pasangan Yossi-Aries tawarkan program puspa

Bandung.merdeka.com - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Yossi Irianto-Aries Supriatna bertekad menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh kelompok masyarakat. Termasuk bagi perempuan dan anak-anak.

Calon Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2, Aries Supriatna mengaku prihatin dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak di Kota Bandung.
Menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung belum terlalu ramah bagi perempuan dan anak-anak.

"Melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung, kami menyiapkan Program Puspa yakni program perlindungan khusus perempuan dan anak," ujar Aries kepada wartawan saat berdialog dengan sejumlah ibu-ibu di kawasan Binong, Kota Bandung, Rabu (4/4).

Aries menuturkan, program Puspa tersebut, disiapkan untuk merespon maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung. Sehingga perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dapat segera melaporkannya ke tim Puspa yang akan disiapkan pasangan yang memiliki jargon Bandung Hebring itu.

Untuk memudahkan para korban melapor, Aries menyebut pihaknya akan membentuk tim reaksi cepat yang terdiri dari gabungan berbagai unsur mulai dari tenaga medis, psikolog, advokat hingga petugas kepolisian. Tim ini nantinya akan segera datang ke lokasi kejadian dan melakukan upaya perlindungan kepada korban kekerasan, baik anak maupun perempuan.

"Tim khusus ini bisa langsung di kontak dan akan merespon secara cepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban. Tim akan langsung datang," katanya.

Bila pasangan Yossi-Aries terpilih memimpin Kota Bandung, ia memastilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasalnya selama ini, kata dia, perlindungan pemerintah terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim. Tim Puspa ini lanjut Aries akan dibentuk di tiap kecamatan agar lebih dekat dan memudahkan masyarakat untuk melapor.