Program inovasi pembangunan 2016 di Bandung tercapai 96,11 persen

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tahun 2016. Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, ketercapaian tujuan PIPPK harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Evaluasi ini adalah dasar untuk merancang kegiatan PIPPK tahun 2017 agar lebih baik lagi.

"Tahun depan, seluruh urusan PIPPK harus lebih integratif dan lebih menyasar pada hal-hal yang bersifat jangka panjang, tidak hanya sebatas empat wilayah pokok yang dicanangkan tahun lalu," ujar Yossi di Balai Kota Bandung, Jumat (17/3).

Meskipun demikian, Yossi mengapresiasi jajaran pemerintahannya, terutama di kewilayahan yang telah berhasil melampaui target pencapaian PIPPK. Tahun lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan penyerapan anggaran PIPPK mencapai 90%. Nyatanya, dana PIPPK bisa terserap sebesar 96,11%.

Jumlah total anggaran PIPPK tahun 2016 adalah sebesar Rp 207.957.546.235,- yang tersebar di 1.584 RW, 151 PKK Kelurahan, 151 Karang Taruna Kelurahan, dan 151 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan. Anggaran tersebut bisa terserap sebanyak Rp.199.868.187.911,- dengan perincian 49% digunakan untuk infrastruktur, 31% fasilitasi lembaga, 15% pelatihan, dan 5% kebersihan.

"Saya mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder PIPPK, mulai dari tim pengarah, aparatur wilayah, hingga tim pelaksana. Tapi tetap, perlu dioptimalkan lagi," katanya

Beberapa evaluasi yang muncul adalah terkait optimalisasi penggunaan anggaran PIPPK. Menurut Ketua DPD LPM Kota Bandung Merdi Hajiji ada beberapa pengajuan anggaran dari warga yang ditolak oleh sistem e-budgeting berupa pengadaan barang dan belanja modal.

"Padahal menurut aturan, pengadaan barang itu sangat dibolehkan. Jadi kita harus memperbaiki sistem itu sesegera mungkin," kata Merdi.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan berkaitan dengan dampak jangka panjang PIPPK kepada kehidupan sosial masyarakat. PIPPK masih bergulir di tahun 2017 dan dipandang telah menjadi solusi atas pemerataan pembangunan di Kota Bandung. PIPPK 2017 akan diluncurkan pada 21 Maret 2017 di Balai Kota Bandung.