Bandung.merdeka.com - Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Kota Bandung 2017 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 216 miliar. APBD Kota Bandung tahun 2017 yang mencapai Rp 6,5 triliun, mengalami defiait lantaran tidak tercapainya target perolehan pajak pada tahun 2016.

Hal itu diungkapkan oleh Sekda Kota Bandung Yossi Irianto kepada wartawan seusai mengikuti rapat konsultasi evaluasi gubernur terkait APBD tahun 2017 di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (6/2). "Yang harus dipahami APBD kita dalam keadaan defisit. Sekarang defisit kita Rp 216 miliar dari hasil evaluasi gubernur karena pajaknya tidak tercapai. Dulu kan targetnya Rp 2,150 triliun tapi per 31 desember 2016 setelah evaluasi gubernur itu tercapainya hanya Rp 1,7 - 1,8 triliun," ujar Yossi

Menurut Yossi, pihaknya harus kembali melakukan evaluasi terkait penyusunan APBD 2017. Terutama untuk program-peogram di tahun 2017. "Sehingga kita harus mengevaluasi kembali, tentu ada penambahan waktu. Namun harus dikembalikan pada hasil kesepakatan awal pembahasan. Jadi saya tidak mengatakan apakah ada program yang akan dicoret atau tidak. Kita sangat tergantung di hasil (pertemuan) hari Rabu," katanya.

Menurut dia, salah satu imbas dari defisit anggaran ini keinginan Pemkot untuk membantu BUMD menjadi tertangguhkan. Namun kemungkinan besar rencana ini baru terealisasi pada saat APBD perubahan.

"Kami juga pada tahun ini ingin menambah lagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat), ataupun PDAM. Tapi dengan posisi defisit ini kelihatannya ga mungkin. Kita lihat nanti di APBD perubahan," ungkap Yossi.

Lebih lanjut Yossi mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengefisienkan anggaran di pos belanja. "Defisit itu selalu ada di dalam penyusunan. Kan kita komponen itu ada pendapatan, belanja, pembiayaan. Nah pembiayaan itu dalam rangka menyeimbangkan, apakah bisa ditutup melalui silpa tahun lalu atau pinjaman. Asal DPRD dengan kepala daerah bicara dan sepakat. Saya kemarin mengusulkan kita melakukan efisiensi mana yang harus dan tidak harus. Namun ini harus disepakti bersama," ujarnya.