Efisiensi anggaran, Pemkot Bandung akan terapkan e-budgeting

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung akan mulai menerapkan konsep e-budgeting untuk perencanaan pembangunan pada 2017 mendatang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memetakan program yang menjadi prioritas untuk penghematan anggaran.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mengatakan dengan penerapan sistem e-budgeting ini akan ada banyak perubahan terkait kegiatan perencanaan program yang dijalankan Pemkot. Dinas yang tidak mendetailkan program kegiatannya nantinya akan langsung dicoret.

"Kalau dulu dikasih dulu plafonnya baru dibikin program. Kalau sekarang dibikin program dulu baru dikasih uangnya. Ini akan kita berlakukan sehingga akan banyak pengefisienan," ujar pria yang akrab disapa Emil ini kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (23/5).

Menurut Emil, dengan adanya e-budgeting ini, nantinya juga akan ada penghematan kegiatan. Emil menilai, kegiatan yang dijalankan Pemkot Bandung selama ini ternyata terlalu banyak yang dampaknya kurang optimal, karena ketiadaan tim audit secara smart city.

"Dengan e-budgeting akan mengetahui kegiatan ini seperti apa. Pemkot Bandung kegiatannya masih di atas 15 ribu. Ini terlalu banyak sementara kota lain, contohnya Surabaya setengahnya dari kita," katanya.

Emil mengaku, sebelum adanya sistem e-budgeting ini, Pemkot Bandung kesulitan memetakan yang dijalankan Pemkot. Dengan adanya e-budgeting ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk penghematan kegiatan yang tidak perlu. Sehingga berujung pada penghematan anggaran.

"Itu niat positifnya. Ukuran keberhasilan bukan serapan anggaran tapi kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut Emil mengatakan, penerapan e-budgeting ini juga sekaligus jawaban untuk mereformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung dengan menggunakan teknologi.

"Dengan teknologi, penyakit-penyakit seperti korupsi, anggaran yang tidak efisien tertutup. Kalau dia (dinas) tidak bisa menjabarkan tujuan dan detailnya saya tidak akan setujuin. Dia harus bisa menjawab kegiatan ini nyambung ke RPJMD, apakah nyambung ke Musrenbang. Kalau tak bisa menjawab referensi berarti dia ngarang hanya untuk menghabiskan uang. Jadi bakal lebih selektif," tuturnya.