PPP Humphrey Djemat Nilai Jokowi Tak Siap Sampaikan Argumentasi Di Debat

Bandung.merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengkritik jalannya debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). Menurut dia, debat bertema hukum, HAM, terorisme dan korupsi harusnya Joko Widodo (Jokowi) selaku petahana untuk menyampaikan keberhasilannya selama ini.

Namun, Jokowi justru lebih banyak menghadirkan konsep serta argumen-argumen normatif yang bisa dengan mudah dipatahkan oleh pasangan Prabowo-Sandi.

"Misalkan, soal pengakuan Jokowi yang mengangkat sembilan menteri perempuan di kabinetnya sebagai sebuah keberhasilan atas keterwakilan perempuan," ujar Humphrey di, Kamis (17/1).

Humphrey menilai, karena Jokowi menyampaikan konsep normatif maka adanya penempatan sembilan menteri perempuan langsung di skak Prabowo dengan mengatakan bahwa kualitas dan keperpihakan kepada bangsa serta rakyat kecil lebih penting ketimbang hanya melihat keterwakilan perempuan secara jumlah dan orang per orang.

"Argumen dan jawaban Pak Jokowi normatif sekali. Padahal beliau sudah menjabat presiden selama empat tahun lebih. Sebenarnya cukup kaya dengan pengalaman. Tapi jawabannya malah seperti orang yang mau mulai jadi presiden," kata dia.

Ditanya soal cawapres Ma'ruf Amin yang irit bicara pada debat pertama, Humphrey enggan banyak berkomentar. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan Ma'ruf Amin sebagai wakil dari Jokowi. Ibarat main bola, posisi Ma'ruf Amin tidak bisa memainkan bola. Padahal bola sudah ada dihadapannya.

"Sebenarnya banyak kesempatan yang diberikan Pak Jokowi (kepada Ma'ruf Amin). Ibarat bola sudah diumpan pak sampai di depan kotak penalti, tapi Pak Ma'ruf tidak bisa nendang dan bikin gol," kata dia.

Ia juga menyoroti jawaban-jawaban Jokowi saat menanggapi pertanyaan Prabowo-Sandi yang sering lari dari masalah dan justru menyerang balik secara subjektif lawan debatnya.

Misalnya saat disinggung soal impor pangan yang menggila di masa kepemimpinannya. Padahal, janji Jokowi pada saat kampanye dan debat pada pilpres 2014 adalah untuk menekan impor.

Kemudian, terkait ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dilontarkan Prabowo yang dicontohkan dengan dukungan sejumlah pimpinan daerah yang aman ketika mendukung Jokowi-Amin, sedangkan seorang kepala desa di Jatim dipenjara gara-gara mendukung Prabowo-Sandi.

Jokowi justru menyebut pertanyaan Prabowo itu sebagai 'tuduhan'. "Ini membuktikan pasangan nomor 01 tidak siap dalam kekuatan menyampaikan argumentasi," katanya.

Â