Praktisi humas harus aktif tangkal berita hoax

Oleh Mohammad Taufik pada 27 Februari 2017, 12:06 WIB

Bandung.merdeka.com - Banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat tentu menghadirkan dampak negatif bagian banyak pihak. Bagi sebuah perusahaan, hadirnya berita hoax yang melibatkan perusahaannya sangatlah merugikan. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari praktisi humas untuk menangkal kehadiran berita hoax.

Dewasa ini, kehadiran berita hoax begitu marak. Tak heran jika Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak masyarakat Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah gerakan bertitle "Bandung Hantam Hoax". Gerakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa ia dan banyak pihak geram dengan munculnya berita hoax.

Kian maraknya informasi yang tidak valid dan menjurus kepada berita bohong ini juga menjadi perbincangan dikalangan praktisi humas Jawa Barat. Sebagai humas, sudah menjadi tugasnya untuk terus aktif menjalin relasi dengan berbagai kalangan di masyarakat.

"Sebagai humas, kami didorong mengenal dan akrab dengan semua lapisan masyarakat. Tujuannya tentu saja agar hubungan baik terjalin dan kita bisa lebih mendapatkan informasi akurat tentang sebuah hal misalnya," ujar Kepala Humas Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Yayan Istiandi kepada Merdeka Bandung, Senin (27/2).

Yayan menjabarkan, bicara soal berita hoax juga belakangan sempat menghantam Bank Indonesia. Dimana 'badai' informasi tidak benar terutama tentang logo arit dalam uang emisi baru 2016 yang diluncurkan 16 Desember lalu. Ini membuat pihaknya semakin aktif bergerak sosialisasi dengan edukasi yang sebenarnya.

Menurut Yayan, tantangan tak sekadar logo palu arit. Sorotan dan serangan juga dikaitkan dengan warna uang yang menyerupai warna khas uang Tiongkok, percetakan dirumorkan tidak dilakukan PT Peruri, banyaknya pahlawan non-muslim, hingga Cut Nyak Meutia yang tak berhijab.

"Tapi semuanya bisa kami jawab secara lurus, tidak ada kaitan politik. Posisi Bank Indonesia itu pengelola aspek monitor independen bukan bawahan Presiden, sehingga semua yang kami lakukan adalah pertimbangan independen yang tidak terafiliasi aliran politik apapun," katanya.

Situasi ini, kata dia, membuat insan humas harus lebih intensif dalam berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat. Mulai dengan sesama pemerintahan, anggota dewan, masyarakat sipil, opinion leaders, hingga TNI dan Polisi.

Tag Terkait