Guru madrasah di Jawa Barat resmi membentuk organisasi independen
Bandung.merdeka.com - Guru madrasah se-Jawa Barat resmi membentuk Forum Guru Honorer Madrasah (FGHM) Jawa Barat. Langkah pertama forum ini adalah menuntut kejelasan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan kejelasan pendataan guru inpassing yang terkatung-katung.
FGHM dideklarasikan di Bandung, Minggu (7/2). Forum ini diketuai Ayi Supriadi, guru honorer dari Garut, dengan wakil Firman Ansyori guru honorer Kota Bandung, Sekertaris Iis Sri Mulyani dari Bandung, bendahara Budiana dari Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Ketua FGHM Firman Ansyori mengatakan, deklarasi dihadiri Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yayan Herdian dan guru senior Garut, Beben Ridwan. Keduanya kemudian menjadi dewan pembina FGHM.
"Deklarasi jadi digelar, diawali pertemuan dengan guru senior dan mereka menyarankan membentuk suatu wadah di kalangan guru madrasah. Jadi tanggal 7 kemarin kami membentuk forum khusus wadahi guru madrasah yang independen. Pertemuan diikuti perwakilan guru dari kabupaten/kota se-Jabar, menghasilkan nama FGHM," tutur Firman, di Bandung, Selasa (9/2).
Rencananya, pekan depan organisasi ini akan didaftarkan ke notaris sebagai organisasi resmi. Ia berharap, terbentuknya FGHM membuat guru-guru madrasah se-Jabar bersatu dalam mengatasi masalah, menjadi wadah yang mrnampung aspirasi guru madrasah.
"FGHM diharapkan menjadi kekuatan terutama untuk memperjuangkan sejahteraan guru madrasah dan menyelesaikan persoalan guru madrasah yang saat kini sama sekali tak ada yang menyuarakannya," ungkapnya.
Langkah pertama forum ini adalah menggali informasi kejelasan TPG dan inpassing (pemerataan gaji) ke Kementrian Agama maupun ke Kanwil Kemenag di daerah. Ia mengatakan, forum siap membantu Kemenag maupun Kanwil untuk memecahakan pendataan TPG dan inpassing yang semerawut.
"Titik berat FGHM adalah bisa menyelesaikan TPG dan inpassing yang masih semerawut. Kalau tidak ada gerakan, forum ini lebih baik bubarkan saja," katanya.
Dalam waktu dekat, FGHM akan mendatangi Kanwil Kemenag hingga Kemenag Pusat. Tujuannya terutama mencari informasi kenapa TPG dan inpassing tidak jelas.
"Informasi soal TPG dan inpassing selama ini tidak sampai ke guru-guru madrasah. Padahal para guru membutuhkannya," tandasnya.
Jika langkah tersebut buntu, FGHM akan turun ke jalan, termasuk berdemonstrasi di depan Kantor Kemenag pusat.