Bandung.merdeka.com - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan berencana membangun Kios Bulog di pasar-pasar tradisional di Bandung. Keberadaan kios Bulog ini untuk menstabilkan harga pangan yang selalu jadi masalah.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, usai menerima Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Perdagangan dan Deputi Bidang Perdagangan diPendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jumat (23/9).

"Jadi ada perintah menteri perdagangan, tugas dari presiden itu untuk menstabilkan harga pangan yang selalu jadi masalah. Salah satunya yang minta Bandung ikutan adalah bahwa nanti di pasar-pasar, bulog akan punya kios namanya Kios Bulog," ujar Ridwan kepada wartawan

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, kios bulog ini nantinya akan menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas). Namun dia menjamin keberadaan kios bulog ini bukan untuk bersaing dengan pedagang, sebab hanya untuk menjadi referensi harga saja.

"Pada saat harga sama, Bulog ini hanya jadi referensi saja. Kalau terjadi fluktuasi yang merugikan konsumen, Bulog membuka (Kios Bulog) ini. Jadi ini contoh operasi pasar setiap hari, konsumen ada pilihan membeli di pedagang jika harganya normal atau membeli di Bulog kalau harga dianggap nggak wajar," katanya.

Emil mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkair keberadaan Kios Bulog ini. Rencananya Kios Bulog akan ada di pasar-pasar tradisional Kota Bandung.

"Nah ini kan butuh sosialisasi ke pedagangnya. Tidak bermaksud untuk merugikan pedagang, justru ingin melindungi konsumen stabilisasi harga dan untuk meredam yang namanya spekulan dalam prosesnya. Jadi Bandung siap membantu Menteri Perdagangan untuk mensosialisaksikan Kios Bulogdi pasar-pasar sebagai cara inovatif untuk jadi referensi harga," ujar Emil.

Emil menambahkan selain akan membangun kios bulog, pihaknya juga diminta untuk membangun koperasi dari hulu ke hilir. Koperasi ini dibentuk untuk mengurangi rantai distribusi sehingga dapat menekan harga komositas di pasaran.

"Kan seringkali dari petani sampai ke ujung konsumen perusahaannya beda-beda. Nah disinilah perbedaan itu ada yang membuat profitnya berlebihan. Contoh daging di RPH (Rumah Potong Hewan) hanya Rp 50 ribu sampai ke konsumen bisa Rp 120 ribu. Ternyata dari RPH ke pasar banyak pihak yang rantai pasarnya yang ambil profit berlebihan," katanya.

Emil mengaku, pihaknya akan menugaskan PD Pasar untuk melakukan survey terlebih dahulu. "Mereka nanya kita siapnya kapan. Makanya saya minta PD Pasar untuk survei dulu. Ada 10 kota, Bandung salah satunya," kata dia.