Bandung.merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menolak tuntutan seniman yang ingin membubarkan Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB). Penolakan ini disampaikan Deddy dalam dialog dengan seniman yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Jeprut Bersatu di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Bandung.

“Saya ingin DKJB jalan. Saya pikir masalahnya komunikasi. DKJB harus memberi ruang komunikasi lebih luas lagi kepada seniman,” kata Deddy, Senin (1/8).

Kepada seniman, ia menyarankan agar menjalin komunikasi dengan DKJB, misalnya memberikan saran dan pemikiran terkait kebudayaan. Sehingga pemikiran tersebut akan diakomodir DKJB.

Ia menjelaskan, DKJB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.

“DKJB hanya bertanggung jawab kepada gubernur. Jadi kalau dibubarkan akan berhadapan dengan saya dan gubernur,” katanya.

Pemilihan ketua dan anggota DKJB, menurutnya melalui proses dan mekanisme yang panjang. Pihaknya menseleksi lebih dari 100 orang kemudian mengerucut menjadi 21 orang saja.

“Pemilihan 21 orang anggota DKJB prosesnya lama, setahun. Ada dari planoligi, seniman, akademisi, hak cipta. Jadi bukan seniman saja,” bebernya.

Pemilihan Ganjar Kurnia sebagai Ketua DKJB, menurutnya dipilih oleh anggota-anggota DKJB. “Pak Ganjar bukan dipilih oleh gubernur, itu dipilih anggota DKJB,” tandasnya.

Dengan demikian, kata dia, sistem pembentukan DKJB sudah jelas. Untuk pemilihan anggota dan ketua DKJB selanjutnya diserahkan kepada DKJB sendiri.

“DKJB bersifat independen, tidak bisa diintervensi pemerintah,” ujarnya.

Deddy sendiri menolak usulan seniman jeprut yang menginginkan kongres untuk memilih anggota dan ketua DKJB.

Dalam dialog tersebut, kurator seni Heru Hikayat menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pembentukan panitia kecil atau ad hoc untuk menyelenggarakan kongres kebudayaan.

Kongres kebudayaan, kata dia, akan menghasilkan kepengurusan dewan kebudayaan secara demokratis.

“Tidak muluk-muluk jika kami membayangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi proses yang inklusif, bentuk badan kecil untuk menggelar kongres agar menghasilkan dewan yang diberi amanat melaksanakan strategi kebudayaan,” ungkap Heru.