Bandung.merdeka.com - Pengembangan infrastruktur kota modern selalu membutuhkan kerja sama kuat antara berbagai aktor pembangunan. Sebab, untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan anggaran besar, sumber daya manusia unggul serta dukungan regulasi kuat.

Skema pembangunan yang disebut Public Private Partnership (PPP) / Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pola yang didorong oleh pemerintah di berbagai belahan dunia untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Kita ingin segera mewujudkan skema PPP ini. Oleh karena itu, kita secara optimal akan menyiapkan berbagai perangkat pendukung, dari mulai sistem hingga kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Asep C. Cahyadi saat ditemui di Balai Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Asep menyebut, Kota Bandung dengan rencana pengembangannya sebagai metropolitan yang layak huni terus mendorong sumber daya internalnya untuk dapat melaksanakan skema PPP tersebut. Pada saat melakukan kunjungan ke Frankfurt Jerman beberapa waktu lalu, Wali kota Bandung telah bertemu dengan pihak Asian Development Bank (ADB) untuk mendapatkan dukungan dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya dengan dilaksanakannya training PPP selama 2 hari pada 25-26 Juli 2016 di Kota Bandung bagi 30 aparat pemerintah kota oleh trainer internasional dari ADB.

"Semua yang terlibat dalam PPP akan diberi pelatihan sehingga memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme ini. Sistem ini baru dalam pemerintahan kita. Terobosan ini harus dipahami penuh oleh para pemangku kebijakan agar bisa optimal dalam pelaksanaannya," ujar Asep.

Materi pelatihan diantaranya penyusunan proposal dan administrasi proyek PPP berstandar internasional dan berbasis online. Melalui training ini diharapkan tersedia sumber daya unggul pada berbagai sektor pembangunan termasuk transportasi, kesehatan, dan lingkungan untuk dapat mengawali proses PPP yang sistematis dalam penyediaan infrastruktur berstandar internasional di Kota Bandung.

"Kelak merekalah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan PPP ini. Jika sistem ini sukses di Kota Bandung, ini akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia," ujarnya memungkasi.