Bandung.merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu menyoroti penggunaan dana Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) Rp 100 juta per RW yang telah dijalankan oleh Pemkot Bandung sejak 2015. Haru meminta Pemkot Bandung untuk mengalokasikan dana PIPPK tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi pada sektor-sektor lain yang lebih dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Haru saat menggelar acara Halal Bihalal bersama Pimpinan DPRD dan aparat kewilayahan di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kamis (21/7).

"Selama ini kan alokasi anggaran PIPPK untuk infrastruktur. Mudah mudahan untuk tahun 2016 -2017 lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan UKM, pembukaan lapangan kerja, serta bantuan modal usaha untuk warga," ujar Haru.

Menurut dia, alokasi anggaran PIPPK saat ini harus lebih banyak diarahkan untuk menyentuh program-program yang langsung dirasakan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mendongkrak perekonomian di Kota Bandung.

"Jadi menumbuhkan program-program wirausaha. Bagi warga yang membutuhkan modal bisa digunakan di samping kredit melati. Bisa pelatihan dan pendampingannya," katanya.

Selain itu kata Haru, pihaknya mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan sebuah terobosan mekanisme percepatan dana PIPPK. Hal ini mengingat masih rendahnya tingkat penyerapan dana PIPPK di sejumlah kecamatan.

"Memang harus diperbaiki. Penyerapan anggaran agar lebih merata sepanjang tahun ini. Jangan sampai penyerapan ini di akhir tahun. Harus ada mekanisme percepatan dari pemerintah kota, mulai dari proses awal tengah dan akhir," ungkapnya.

Haru menyebut, alokasi anggaran PIPPK saat ini menjadi salah satu program unggulan yang diluncurkan oleh Pemkot Bandung. Berbagai pembangunan yang dilakukan di kewilayahan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program ini.

"Namun kami tetap mengingatkan kepada pemerintah kota untuk saat ini lebih baik diarahkan untuk berinvestasi pada manusianya janga hanya pada infrastruktur," ujarnya.

Seperti diketahui, Program PIPPK untuk kewilayahan telah diluncurkan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada tahun 2015 lalu. Pemkot Bandung mengalokasikan dana dana Rp 100 juta untuk setiap RW, karang taruna, LPM, dan PKK di setiap kelurahan di Kota Bandung untuk pembangunan di kewilayahan.