Bandung.merdeka.com - Guna menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence). Sekaligus mendukung pemerintah pusat yang menempatkan agenda pemberantasan korupsi pada semua lini pemerintah sebagai prioritas utama.  

Prioritas tersebut termasuk dalam hal penerapan akuntansi sektor publik, peraturan pemerintah yang mendukung hal tersebut tertuang dalam PP 24 Tahun 2005 yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas, intergrity dan transparansi dengan mengadopsi akuntansi berbasis Aktual Basis untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara serius menetapkan tata kelola pemerintah yang baik dengan membentuk Forum Monitoring untuk perkembangan intergrity melalui melalui keputusan Walikota Bandung No. 356/Kep.481 - Bappeda 2014 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2014.

Untuk itu, pemerintah Kota Bandung melalui ACCA (Association of Chartered Certified Accountans) akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Interational dalam hal Akuntansi Sektor Publik.

"Saya sangat senang, ini menjadi momen paling penting dan bersejarah, karena kita berada pada bagian akhir dalam reformasi birokrasi, di tahun ketiga kepemimpinan saya birokrasi pemerintah kita terbaik se-Indonesia, kita telah mengubah sistem belanja manual ke digital, meng-upgrade dan membuat sistem dengan lebih baik," ujar Ridwan dalam rilis yang diterima Merdeka Bandung.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan Pemkot Bandung memiliki komitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang program anti Korupsi dan Gratifikasi serta open governance.

Pada 2013 skor Pemkot Bandung sangat rendah dalam hal birokrasi dua tahun berselang. Skor Pemkot Bandung menjadi paling tinggi dan mendapat penghargaan dari PAN RB.

Dalam mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, saat ini pemkot Bandung tengah menerapkan e-budgeting untuk efisiensi anggaran.

"Sebelumnya perbandingan belanja langsung dan tidak langsung 41 persen dan 49 persen, dengan e-budgeting belanja langsung menjadi 65 persen dan tisak langsung hanya 35 persen," jelasnya.

Pemkot Bandung pun berupaya menampilkan informasi secara utuh terkait budgeting kota agar bisa dilihat dan diakses secara umum oleh masyarakat.

Sementara itu Head of Emerging Market Andrew Smart mengatakan ini merupakan langkah yang baik, dan kota Bandung menjadi sebuah percontohan. "Saya pikir ini kesempatan yang baik, dan Bandung dapat dijadikan kota percontohan di Indonesia," katanya.

ACCA sendiri akan mengembangkan kapasitas Tim Finance pemkot Bandung dengan memberikan pelatihan sertifikasi International dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Cert IPSAS. Program tersebut dipercaya akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menerapkan Akuntansi berbasis Akrual dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Management keuangan publik yang lebih naik dan transparan akan mendukung pemebrantasan korupsi dan mismanagement.

Program yang didukung oleh kedutaan Besar Inggris Jakarta melalui South East Asia Prosperity Fund Program, The UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan global. ACCA Indonesia mendapatkan dana setelah melalui seleksi dari 235 applicants dari seluruh Asia Tenggara, dengan 53 applicants dari Indonesia dan hanya 9 lembaga dari Indonesia yang mendapatkannya.