Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada seluruh SKPD yang memiliki tupoksi pembinaan UMKM, serta kelompok binaan lainnya yang berpotensi menjadi calon penerima manfaat program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pelatihan ini diikuti oleh sejumlah SKPD diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Bagian Perekonomian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan salah satu upaya peningkatan kualitas UMKM yang dicanangkan pemerintah adalah bantuan akses pembiayaan. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 100 Triliun rupiah untuk seluruh Indonesia. Dana tersebut akan disalurkan melalui KUR.

"Sistematika penyaluran dana melalui KUR ini dibantu dengan aplikasi berbasis website bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Program ini akan berguna sebagai basis data dan layanan informasi penyaluran KUR. Tujuannya agar penyaluran KUR menjadi tepat guna dan tepat sasaran," ujar Yuniar dalam acara launching Pelatihan Sistem Informasi Kredit Program di Balai Kota Bandung, Kamis (23/16).

Yuniar mengatakan, SIKP ini bertujuan untuk menampung informasi penyaluran KUR berupa data calon debitur, angka kredit, dan transaksi pembayaran KUR.

"Sistem dibangun oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website yang nantinya akan menjadi database tunggal dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah, kuasa pengguna anggaran, perbankan, kementerian keuangan, dan lembaga lain yang ditentukan oleh lembaga kebijakan," katanya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya SIKP ini nantinya dapat memudahkan bagi pengambil kebijakan untuk memetakan masalah UMKM.

“Selama ini kredit usaha rakyat ini sistemnya kurang akuntabel. Maka hari ini kita dibantu untuk pelatihan dalam menggunakan sistem baru namanya SIKP. Jadi kita bisa mengakses semua data di semua bank yang ada KUR-nya,” ujar pria yang akrab disapa Emil.

Selain itu, Emil menjelaskan kepada pihak Ditjen Pembendaharaan Negara bahwa Kota Bandung juga memiliki instrumen untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pengusaha mikro, yakni Kredit Melati. “Kalau di Bandung kita lengkapi dengan kredit melati. Karena kalau KUR ini kan bisa sampai 500 juta, jadi untuk menengah. Nah yang mikronya yang non bankable yang tidak punya agunan kita dukung dari Kredit Melati," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Emil juga mengusulkan agar sebagian dana yang digelontorkan pemerintah pusat bisa digunakan pula untuk investasi di program Kredit Melati melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung. “Tadi saya sampaikan permohonan Kota Bandung agar dari Rp 100 Triliun itu sebagian bisa dititipkan ke BPR. Karena sekarang hanya bank BUMN saja yang mendapat program 100 Triliun-nya pak Jokowi,” kata Emil.

Kegiatan pelatihan tersebut diawali dengan penandatanganan kerja sama penggunaan SIKP di Pemkot Bandung antara Wali Kota Bandung dengan Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.