Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung mulai berencana menerapkan skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Kota Bandung terutama untuk infrastruktur.

Selama ini, untuk mendatangkan investor, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendatangi langsung ke sejumlah negara seperti Amerika, Prancis, Inggris untuk menjemput bola dana PPP.

Untuk menangani para investor secara khusus, Pemkot Bandung akan mulai membentuk PPP Center. PPP Center ini nantinya yang akan bertugas menjaring dan menangani para investor.

"Jadi investor asing tidak perlu langsung datang ke wali kota. Kalau ada yang berminat investasi, bisa datang langsung ke kantor itu," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kepada wartawan belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, hingga saat ini banyak investor dari luar negeri yang ingin membantu Kota Bandung. Sehingga dibutuhkan lembaga yang khusus menangani investor.

Emil mengungkapkan, skema pembiayaan dengan menggunakan sistem PPP menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan di Kota Bandung. Kota Bandung, kata Emil, membutuhkan dana setidaknya Rp 20 triliun untuk menghadirkan berbagai infrastruktur seperti LRT, Cable Car, Flyover dan proyek infrastruktur lainnya.

Sebab bila mengandalkan dana APBD Kota Bandung saat ini yang hanya sekitar Rp 6 triliun, dinilai terlalu lama untuk menghadirkan berbagai inovasi pembangunan di Kota Bandung. "Sulit mewujudkan mimpi-mimpi Kota Bandung jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD," ujarnya.

Emil menargetkan PPP Center ini segera terbentuk dalam dua bulan. Dengan hadirnya PPP Center ini, pembangunan proyek infrastruktur skala besar dapat segera terwujud dalam waktu dekat. "Targetnya dalam waktu dua bulan segera terbentuk PPP Center ini," ujarnya.