Pemkot Bandung hibahkan sistem smart city ke Pemkab Bangka Selatan

user
Farah Fuadona 27 Mei 2016, 15:56 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung akan menghibahkan sebagian besar sistem Smart City kepada kabupaten Bangka Selatan. Pemkab Bangka Selatan dapat menduplikasi sistem Smart City yang telah diterapkan di Kota Bandung.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menerima kunjungan kerja Bupati Bangka Selatan Justiar Noer di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (27/5).

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, Kota Bandung saat ini  memiliki sekitar 400 aplikasi. Aplikasi ini digunakan di berbagai bidang untuk melayani masyarakat.

"Kita ada 400-an aplikasi yang bisa dipakai juga di Bangka Selatan. Jadi enggak usah bikin lagi. NKRI akan maju jika kepala daerahnya saling berkerjasama dan berkolaborasi. Seperti dalam menjawab permasalahan kota," ujar Emil.

Menurut Emil, pembangunan Indonesia akan berkembang pesat, apabila seluruh pemkot dan pemkab kompak memperbanyak jalinan kerjasama dan mengurangi sikap kompetisi dengan kota lainnya.

"Kalau ada yang kota sukses kita sharing ke kota-kota lain. Kesuksesan di Bandung di Bangka Selatan juga dibagi. Semakin banyak kita berbagi Indonesia akan semakin cepat hebatnya. Prinsip kami kurangi kompetisi dan perbanyak kolaborasi," katanya.

Sebagai tindak lanjut kerjasama, Emil menawarkan kepada Pemkab Bangka Selatan untuk menjalin kerjasama yang diawali dengan perumusan MoU.

Di tempat yang sama, Bupati Bangkalan Justiar Noer menyampaikan rasa terima kasih telah diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung.

"Terima kasih kepada pemkot Bandung, khususnya pak wali kota yang telah menerima kami, termasuk tawaran kerjasama terkait sistem Smart City ini," katanya.

Justir Noer berencana akan menindaklanjuti tawaran kerja sama di bidang Smart City ini. Dia berharap sistem yang telah dibangun di Kota Bandung dapat di gunakan juga di Bangka Selatan, khususnya sistem-sistem terknologi yang berhubungan dengan peningkatan kinerja birokrasi seperti meminimalisir praktik kejahatan korupsi.

Kredit

Bagikan