Larang musik dangdut vulgar, KPID Jabar dinilai otoriter

Panggung dangdut
Bandung.merdeka.com - Pelarangan musik dangdut dengan lirik vulgar yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) dinilai kurang tepat. Larangan tersebut cenderung otoriter karena membatasi kreativitas atau kebebasan berekspresi.
“Larangan itu tidak bagus untuk perkembangan musik itu sendiri. Mungkin regulasinya kalau pelarangan itu agak otoriter” kata dosen Ilmu Komunikasi Telkom University, Syarif Maulana saat dihubungi Merdeka Bandung, Senin (16/5). tambah Syarif yang juga pemain musik.
Ia lebih setuju ada pembatasan jam siar untuk lagu-lagu dangdut yang mengandung lirik vulgar. Dengan pembatasan tersebut, lagu-lagu dengan lirik vulgar tidak bisa didengar anak-anak.
Pelarangan terhadap lagu atau produk kesenian malah akan menimbulkan rasa penasaran masyarakat. Sehingga akan makin banyak masyarakat yang mencari yang dilarang itu.
KPID Jabar dinilai tidak etis jika mengeluarkan surat edaran larangan terhadap lagu. Terlebih lagu tersebut belum diputar atau diperdengarkan di lembaga penyiaran, yaitu radio atau televisi.
“Saya pikir begitu (tidak etis) kreativitas seniman harus dijaga. Kalau ada yang negatif nanti ada aduan jangan dilarang sebelum tayang. biarkan tayang dulu lalu nanti masyarakat yang mengadukan seperti pada kasus Smackdown,” ujar Syarif yang juga pemain musik.
Di sisi lain, munculnya larangan KPID Jabar juga harus menjadi otokritik bagi seniman, khususnya pencipta lagu dangdut. Pencipta lagu diharapkan bisa memilih teks atau syair yang tidak vulgar atau bermuatan pornografi.
Khusus musik dangdut, kata dia, sebenarnya termasuk genre musik yang memiliki pangsa pasar yang luas. Sehingga lirik yang diciptakanpun tidak harus mencolok dengan memuat kata-kata vulgar.
“Untuk pencipta lagu dangdut memang harus mencari lirik, jangan sampai teks-teks porno dalam dangdut jadi trend penjualan. Dangdut bisa menjual bukan dari sisi vulgarnya tapi dari sisi lokal dan hiburan rakyatnya. Masih banyak yang bisa digali oleh pencipta lagu,” katanya.
Namun pencipta lagu juga belum tentu mengetahui bahwa KPID sebagai “hakim” untuk karyanya. Sehingga pencipta lagu dalam proses penciptaannya belum tentu mengacu pada aturan KPID. Bagi pencipta lagu yang bertindak sebagai hakim adalah masyarakat atau penikmat lagu. “Menurut saya seorang pengarang lagu saat menulis lagu yang akan menjadi hakim adalah masyarakat bukan suatu otoritas,” tandasnya.
BERITA TERKAIT
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
5 Poin Rekomendasi Kebijakan Siap Diusulkan T20 dalam Forum G20
Alami Pengapuran Sendi Lutut? Coba Minum Susu Nutrisi
Perawatan Kulit Kian Diminati, BeautieSS Resmikan Satu Klinik Baru
Aswita Dewi Ingin Batik jadi Pakaian Kekinian
Amazit T-Rex 2 Jadi Jam Tangan Pintar Bagi Para Petualang
Aplikasi Jantungku Jadi Solusi Layanan Kesehatan Jantung, Ini 6 Fitur Unggulannya
Jejak Kopda Muslimin Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Orang Tua
Gleaneagles Hospital Punya Inovasi Teknologi Baru Bernama Gamma Knife
Kerry Indonesia Kembali Meraih Penghargaan HR Asia Awards 2022
Gandeng Aurel Hermansyah, CKL.LOOKS Akan Rilis Produk Eksklusif
Dukungan Orangtua Dalam Tumbuh Kembang Anak di Masa Transisi Pasca Pandemi
Tidak Pelit Ilmu, Hendra Hidayat Dikenal Sebagai Pionir Implan Gigi di Indonesia
Linde Indonesia Akan Pasok Gas Industri dengan Kemurnian Tinggi ke PT Freeport
KORIKA Gelar Webinar Kecerdasan Artifisial (AI) Bidang Kesehatan
Garmin Run Club Menjadi Wadah Bagi Para Pecinta Olahraga Lari
Jam Tangan Pintar yang Bisa Jadi Pilihan Para Pelari Karena Fitur Canggihnya
Alasan Mengapa Reinvestment Keuntungan Sangat Krusial Bagi Bisnis
EdenFarm Berbagi Hewan Kurban dengan Komunitas Tani di Sekitar ECF
Trademark Market Hadir Lagi, Kini Tenantnya Lebih Banyak