Bandung.merdeka.com - Kantor pusat pemerintahan Kota Bandung akan dipindahkan dari pusat kota ke wilayah Bandung Timur di Gedebage. Nantinya seluruh kantor dinas Pemerintah Kota Bandung akan berada dalam satu kawasan di Gedebage.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil lahan yang nantinya akan ditempati oleh Pemkot Bandung berdiri di atas lahan milik Kementrian Agama. Saat ini proses penyerahan aset dari Kementerian Agama kepada Pemkot Bandung sedang dalam proses.

"Kita mau pindah semua ke Gedebage. Jadi tahun ini sedang digambar semua. Mudah-mudahan sesuai jadwal dalam sebulan ada penyerahan aset dari Kementrian Agama," ujar Emil kepada wartawan saat ditemui di Jalam Seram, Selasa (26/4).

Saat ini pihaknya sedang mengerjakan Detail Engineering Design (DED). Adapun konsep yang akan diusung dalam pembangunan gedung pemerintahan baru ini yakni mengusung konsep sunda futuristik. "Konsepnya sunda futuristik. Pokoknya mah banyak filosofi Sundanya, tapi dalam bentuk futuristik. Terlihat seperti Singapura sehingga menggambarkan bahwa kantor pemerintahan semangat bandung juara," kataya.

Jika DED telah selesai dikerjakan rencananya pembangunan akan dimulai tahun depan. Sehingga secara berangsu, pusat pemerintahan Kota Bandung Bandung secara berangsur pindah pada tahun 2018 mendatang. "DED kita kerjakan tahun ini. Tahun depan kita mulai sehingga 2018 bisa pindah ke Gedebage," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Bappeda Kota Bandung Anton Sunarwibowo menambahkan kantor pemerintahan kota Bandung rencananya akan berdiri di atas lahan  sekitar 8-9 hektar. Seluruh kantor dinas rencananya akan dibangun dalam satu kawasan.

"Rencananya hampir semua cuma yang ada itu Damkar masih di sini. Kan jauh kalau dipindah ke Gedebage juga," katanya.

Menurut Anton, Pemkot Bandung sendiri memang mendorong wilayah Bandung Timur menjadi pusat kota. Terlebih lagi di kawasan Bandung Timur akan dibangun kawasan Bandung Teknopolis.

Selain itu juga sejumlah proyek skala besar akan dibangun di kawasan tersebut, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta LRT Bandung Raya. "Kan kita kebijakan tata ruang mendorong pembangunan Bandung Timur jadi bagian dari teknopolis. Kan teknopolis ada beberapa stekholder salah satunya Pemkot di situ. Apalagi dekat dengan stasiun akhir kereta cepat," ujar Anton.

Sementara itu bangunan pusat pemerintahan yang lama rencananya akan dijadikan menjadi kawasan heritage. "Karena memang di sini masuk kawasan Bandung lama yang lebih baik dilestarikan. Pak Wali inginnya ini jadi kawasan heritage, di situ nanti direncanakan untuk dikembangkan bareng dengan Bandung teknopolis," kata dia.