Bandung.merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Satpol PP ditekankan untuk menggunakan cara-cara humanis ketimbang cara represif.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam acara Peringatan hari ulang tahun Satpol PP ke 66 dan perlindungan masyarakat ke 54 tahun 2016 yang digelar di Gedung Seskoad, Jalan Gatot Subroto, Selasa (19/4).

"Saya kan membacakan pesan dari Pak Mendagri. Pesan pertamanya pendekatannya harus humanis kemudian disiplin, tegas, dan berwibawa. Saya lebih tekankan kepada Satpol PP untuk melakukan pendekatan humanis saat menjalankan tugas," ujar Ridwan.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, cara-cara humanis yang dilakukan yakni dengan merekrut anggota Satpol PP wanita atau yang biasa disebut mojang Satpol PP.

"Cara humanis ini diterjemahkan oleh Bandung perbanyak kan mojang Satpol PP. Kalau bisa dengan kelembutan kenapa harus sesuatu yang sifatnya keras atau kasarlah begitu," ujar Emil.

Terlebih lagi kata Emil, sesuai undang-undang, tugas Satpol PP ini menjadi kewajiban setiap pemerintahan. Untuk itu pemerintah pusat akan mengalokasikan dana kepada Satpol PP melalui dana alokasi khusus.

"Sekarang sudah digeser di peraturan perundangan yang baru ini menjadi tugas wajib pemerintahan. Kalau tugas wajib artinya dana dari pusat pun akan dialokasikan banyak untuk Satpol PP. Jadi kalau kita minta alat dan lain-lain gak harus selalu APBD juga bisa minta ke pusat," katanya.

Di tempat yang sama Kasatpol PP Kota Bandung, Eddy Marwoto mengatakan sesuai arahan wali kota, pihaknya berjanji akan melakukan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.

"Kami gak boleh anarkis, tapi humanis. Namun harus tetap disiplin, tegas dan religius. Sesuai dengan harapan pimpinan, ingin Bandung menjadi kota yang tertib, bersih dan aman nyaman bisa terwujud," katanya.

Eddy mengungkapkan pada tahun ini rencananya akan menambah personil mojang Satpol PP. Saat ini kata dia, jumlah mojang Satpol PP hanya berjumlah 21 orang.

"Untuk penambahan mojang, tergantung kebutuhan pegawai daerah, enggak serta merta. Namun kami akan beri surat ke pimpinan (untuk menambah) untuk memerkuat di simpul-simpul tertentu. Untuk menangani preman dengan pendekatan humanis. Tahun ini sesuai kebutuhan di lapangan, bisa tambah 10-20 orang," ujar Eddy.