Bandung.merdeka.com - Untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah diperlukan sebuah pola baru. Pembangunan dengan konsep Public Private Partnership (PPP) menjadi pilihan untuk mempercepat pembangunan. Peran BUMN didorong untuk bersinergi dalam pembangunan di daerah dengan konsep PPP.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2016 Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN yang digelar di G.H. Universal Hotel, Jalan Setiabudhi, Rabu (13/4).

"Jadi kalau bisa bersinergi, inilah menjadi solusi membangun Indonesia di mana infrastruktur dibangun oleh swasta tapi swastanya BUMN. Maka Indonesia bisa berputar ekonomi lebih cepat," ujar Ridwan.

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, Kota Bandung sendiri mulai menerapkan konsep pembangunan PPP. Pihaknya membutuhkan Rp 60 triliun untuk membuat Kota Bandung menjadi 'keren'.

Emil mendorong BUMN untuk bersinergi dalam pembangunan di daerah. BUMN dipilih karena memiliki keistimewaan terutama dalam sisi pembiayaaan dari pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

"Kenapa BUMN, karena mendapat privilege (hak istimewa) bisa meminjam uang dari bank dengan suku bunga yang lebih rendah, khususnya ke ADB. Dari ADB itu contoh kalau swasta 6 persen kalau BUMN bisa 2 persen. Artinya biaya untuk dipakai membangun kota kabupaten bisa lebih rendah. Makanya saya lebih senang berpartner dengan BUMN," kata Emil.

Emil menambahkan, dengan menggunakan pola PPP pembangunan di daerah akan lebih cepat. Jika pembangunan dengan menggunakan pola konvensional membutuhkan waktu 25 tahun. Jika menggunakan  PPP bisa lebih cepat menjadi 5 tahun.

"Bandung butuh Rp 5 Triliun, kalau dikali 600 kota dan kabupaten kaliin aja kan Rp 3 ribu triliun. RP 3 ribu triliun itu harus oleh BUMN," ujar dia.