Bandung.merdeka.com - Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Jumlah warga miskin di Kota Bandung ternyata tidak sedikit.

Berdasarkan catatan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung. Jumlah warga miskin di Kota Bandung ada 304.939 jiwa. Angka ini sekitar 12 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah 2.378.627 jiwa.

"Jumlah warga miskin di Bandung ada 304.939 jiwa atau 79.573 kepala keluarga," ujar  Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan BKPPM Iwa Koswara saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (5/4).

Dia menuturkan, jumlah warga miskin di Kota Bandung ini berdasarkan data RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2013-2018. Sebaran warga miskin ini kata Iwa hampir tersebar secara  merata di setiap kecamatan di Kota Bandung.

"Untuk sebarannya merata, cuma ada lima kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi diantaranya Kecamatan Babakan Ciparay dan Kiaracondong," katanya.

Adapun kriteria warga yang tergolong miskin didasarkan pada standar BPS seperti pendapatan di bawah Rp 600 ribu per bulan, tempat tinggal masih berlantaikan tanah, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

Iwa target pengurangan jumlah warga miskin di Kota Bandung sebesar 1 persen per tahun. Ini berdasarkan target pengurangan warga miskin sesuai dengan RPJMD.

"Jadi targetnya 1 persen atau  sekitar 3000 jiwa pengurangan warga miskin di Bandung per tahun. Berarti kalau lima tahun targetnya lima persen hingga 2018," ucapnya.

Sementara untuk program penanggulangan kemiskinan sendiri. Iwa berada SKPD teknis seperti dinas pertanian dan ketahanan pangan (Distan KP), Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, dan SKPD lain. Dia mencontohkan seperti Distan KP dengan  program raskin untuk warga miskin.

"Untuk program penanggulangan ada di SKPD teknis, karena kami tugasnya hanya mengoordinasikan. Namun ada lima fokus bidang penanggulangan kemiskinan yakni kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, infratastruktur dan ketenagakerjaan," ujarnya.

Selain itu, tahun ini pihaknya sedang mengembangkan sistem informasi manajemen kemiskinan. Dengan sistem ini nantinya menjadi database informasi mengenai warga miskin dan  cara penanggulangan kemiskinan yang dilakukan SKPD.

"Ditambah kita juga punya sebuah gerakan namanya gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Jadi ini program yang dilakukan lintas SKPD secara keroyokan, yang tugasnya mengindentifikasi apa yang dibutuhkan orang miskin. Misalnya dia butuh pekerjaan, kita koordinasikan dengan Disnaker. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2014," kata Iwa.