Bandung.merdeka.com - Ketua Sekertariat Nasional (seknas) Jaringan Pemantau Pendamping  Desa (JP2D)  Jawa Barat, Heri Kurniawan mendesak kepada beberapa pihak untuk melakukan transparansi dana desa. Heri mendesak kepada BPK dan lembaga terkait untuk melakukan audit terhadap dana bergulir, yang keberadaan menjadi misterius, apalagi anggaran dana bergulir itu setiap kabupaten/kota mencapai miliaran.

"Jangan sibuk dengan kepentingan masing-maing yang tidak bertanggungjawab. Biarkan desa membangun Indonesia dengan baik," ujar Heri kepada Merdeka Bandung, Jumat (18/3).

Heri menduga, kegaduhan yang ada perihal pendanaan ini diakibatkan ada sekanrio besar, dan ia meminta dana bergulir PNPM diaudit. Ia menilai ada skenario besar yang sengaja ingin mengobok-obok terkait hadirnya UU Desa No 6 tahun 2014 yang progresif dan pro terhadap kepentingan masyarakat desa.

Terkait ex PNPM yang ingin otomatis menjadi pendamping desa, kata Heri, mengaku hal itu mesti di pertimbangkan matang-matang. Sebab, dilapangan banyak kasus ex PNPM yang jadi calo dalam pembuatan laporan dana desa, pembuatan RPJMDes dan Rkpedes.

"Tidak hanya itu, dana bergulir yang dikelola PNPM yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah bagi setiap kabupaten/ kota , keberadaannya hingga saat ini tidak pernah jelas. Tentu, hal itu yang mesti diungkap dan di usut oleh pihak yang berwenang di wilayahnya," papar dia.

Sebab, dengan ketidak adanya transparansi dana bergulir yang telah dikelola bertahun-tahun oleh para pelaku PNPM, itu sudah merugikan negara beserta rakyatnya. "Khusus penanganan dana bergulir, kami minta Pemerintah pusat, membuat  panitia khusus yang  mengaudit, dan mengecek ketidak jelasan dana bergulir tersebut," tutup dia.