Bandung.merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau masyarakat Jawa Barat tak mudah tergiur iming-iming rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Terlebih jika rekrutmen tersebut mensyaratkan harus membayar uang jumlah tertentu.

"Saya imbau tidak mudah tergiur, selalu waspada. Sebab, rekrutmen PNS saat ini tidak sembarangan dan prosedur yang ditempuhnya pun demikian ketat. Apalagi harus bayar dulu di muka, itu penipuan," katanya di Bandung, melalui rilis yang diterima Merdeka Bandung, Jumat (19/2).  

Masyarakat juga harus mewaspadai informasi rekrutmen dari portal dan laman internet yang tidak jelas sumbernya.  

"Pastikan masyarakat umum memperoleh informasi resmi dari sumber formal, misalnya laman kementerian atau pemerintah daerah. Bukan dari informasi informal yang sulit dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Selain mensyaratkan uang, kata dia, penipuan rekrutmen PNS biasanya menjanjikan bisa memberikan kuota PNS. Padahal kuota pengangkatan PNS adalah kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga menegaskan tidak ada jalan pintas pengangkatan honorer menjadi PNS. Misalnya prosedur pengangkatan tenaga honorer di Pemprov Jawa Barat harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat, di antaranya masa kerja dan persyaratan lain yang selektif dan tidak bisa direkayasa.

Ia menambahkan, pihaknya sudah membuat sistem penerimaan honorer yang ketat dan tak mudah direkayasa. Hal ini ditempuh untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

"Jangan mau enaknya saja (diangkat jadi PNS), tapi tanggungjawabnya ada di saya. Kami kemudian ubah sistemnya dengan keabsahan dan tanggungajwab data harus dari awal, harus dari kepala dinasnya," katanya.