Bus Trans asal China kerap terbakar, bagaimana kualitas kereta cepat?

user
Mohammad Taufik 19 Februari 2016, 15:38 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, mempertanyakan kualitas kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab,  megaproyek nasional itu akan digarap China, lewat perusahaan gabungan PT KCIC.

Hal itu menyeruak dalam diskusi Sosialiasi dan Dialog Publik Kereta Cepat di Hotel Panghegar, Kota Bandung, Jumat (19/2). Hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan PT KCIC.

"Ini-kan high tech ya, kita sudah lihat busway banyak yang kebakar, inikan dari China. Nah, sekarang bagaimana teknologi kereta cepat yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat," terang Agung.

Dia mengatakan, Jabar sebagai penopang Ibu Kota DKI Jakarta tentu butuh akselerasi dari segi infrastruktur. Sehingga tentu jangan main-main untuk menentukan kualitas dari kereta cepat ini.

"Jabar ini provinsi yang strategis karena secara geografis dekat dengan Jakarta dan menjadi kawasan industri nasional terbesar," ujarnya.

Jika memang proyek kereta cepat sangat diseriusi tentu ini akan sangat membantu pengusaha. Artinya distribusi logistik tidak akan berbenturan lagi dengan orang yang semata hanya ingin berlibur.

"Kalau ada kereta cepat orang akan pindah, sehingga jalan bisa lowong. Ini tentu akan membantu pendistribusian pengusaha," tuturnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno masih dalam diskusi itu mengatakan, China sebagai penggarap kereta cepat dipilih karena skema penawaran dari Jepang lebih berat. Penawaran China dipilih karena pemerintah tidak mengeluarkan duit satu rupiah pun dari APBN.

"Kalau yang skema Jepang itu investornya pemerintah, jadi kita harus menaruh uang yang berasal dari APBN," kata dia. Jelas itu berat, karena Presiden Joko Widodo menginginkan alokasi APBN bisa masuk untuk pembangunan luar Jawa.

Dengan skema yang ditawarkan China, seluruh pendanaan bersifat komersil dari investor atau B2B (Business to business) tentu beban tersebut tidak ada. "Jadi tidak ada jaminan pemerintah," terangnya.

Kredit

Bagikan