Bandung.merdeka.com - Forum Guru Paud Kota Bandung (Forguud) mengklaim jumlah guru Paud di Kota Bandung antara 10 ribu sampai 14 ribu orang. Jumlah tersebut tidak datang semua dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bandung.

“Kita banyak 14 ribu, tidak sedikit,” kata juru bicara Forguud, Yayan Herdiyan, saat audiensi dengan anggota DPRD Kota Bandung, Senin (15/2).

Dengan jumlah tersebut, kata dia, sudah selayaknya DPRD maupun Pemerintah Kota Bandung memenuhi tuntutan guru Paud, yakni mendapat tunjangan daerah. “Saya percaya Pemkot Bandung mampu memberi kesejahteraan dana. Mudah-mudahan tuntutan kami bisa diterima (DPRD Bandung),” katanya.

Ia menuturkan ketika guru lain mendapatkan tunjangan daerah, guru Paud justru tidak mendapatkannya. Padahal mereka sama-sama guru yang mengajar anak didik.

Hingga kini, guru Paud diperlakukan tidak setara oleh pemerintah. Guru Paud sering disebut pengasuh atau guru informal. “Itu menyakitkan karena pemerintah belum mengakui (keberadaan guru Paud),” katanya.

Ia menegaskan, guru Paud memiliki hak yang sama dengan guru-guru lainnya dalam hal kesejahteraan. “Guru Paud jelas berefek untuk kelangsungan kehidupan generasi ke depan, mereka mendidik anak. Sedangkan yang diserahi tugas mendidik itu mengenaskan. Jadi kami menuntut supaya guru Paud diperlakukan sama,” papar Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer ini.

Sementara Ketua Komisi D Ahmad Nugraha mengatakan, pemerintah memiliki dana hibah yang bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru Paud.

Namun dana hibah itu harus disalurkan sesuai peraturan perundang-undangan. “Kita ingin anggaran tepat sasaran, itu kan duit rakyat. Dewan hanya membahas agar sesuai peraturan. Kita paham guru harus mendapatkan haknya,” kata dia.