Bandung.merdeka.com - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LHE AKIP). Laporan ini diberikan kepada 156 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dari sejumlah kabupaten dan kota yang menerima laporan, Kota Bandung menjadi pemerintah kota yang mendapatkan predikat tertinggi yaitu A.

"Setelah direformasi selama dua tahun dibongkar sana sini, dibedah permasalahan-permasalahan birokrasi. Kita Alhamdulillah kita menjadi satu-satunya Kota yang mendapat predikat A dengan nilai 80,2," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui seusai penyerahan LHE AKIP di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari, Jumat (12/2).

Dia menuturkan perkembangan tata kelola pemerintahan Kota Bandung mengalami perkembangan selama dua tahun terakhir. Sebelumnya Kota Bandung mendapatkan predikat CC dengan nilai 48, namun angka tersebut berhasil diperbaiki dengan mendapatkan predikat A.

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut tantangan terrbesar dalam melakukan reformasi birokasi di Kota Bandung, yakni terkait mengubah mental birokrasinya. Salah satu cara yang dia lakukan untuk mengubah mental birokrasi di bawah pemerintahannya yakni dengan mengubah cara kepemimpinannya dalam menata Kota Bandung dengan banyak turun langsung ke lapangan.

"Jadi saya mengubah cara kepemimpinan, tidak banyak nyuruh-nyuruh, tapi saya ikut ke dalam. Saya ikut menyemangati, nggak usah marah-marah cukup dengan ngobrol, nasihat, ikut membedah penyakit-penyakitnya. Saya kira dengan pola itu mereka merasa dihargai," kata dia.

Selain itu, dengan sistem smart city yang tengah dibangun di Kota Bandung. Akan membantu dirinya untuk mengukur transparansi kinerja pemerintahan. Dengan cara itu transparansi kinerja pemerintahan dapat terkontrol dengan baik.

"Makanya saya geser ke smart city kan. Kalau Bandung ini silahkan masuk ke Silakip.go.id. Warga bisa menilai kinerja birokrasi seperti apa," ujarnya.

Emil menambahkan setelah tata kelola pemerintahan dinilai cukup baik, pihaknya akan melanjutkan target yang diberikan oleh Menpan RB yakni menghubungkan dengan zona bebas korupsi.

"Nah berikutnya setelah nilai A kami ditargetkan oleh Menpan untuk menghubungkan nilai A ini dengan zona bebas korupsi. Jadi itu level tertinggi lagi setelah nilai A. Jadi nilai A dengan WBK (wilayah bebas korupsi). Sehingga kinerja birokrasi ini terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem. Kemudian juga pasti tidak ada permasalahan dalam urusan integritas," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan apresiais kepada pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal itu terlihat dari evaluasi terhadap 156 pemerintah kabupaten dan kota yang tercatat 99 di antaranya mengalami peningkatan.

"Saya mengapresiasi pencapaian pemerintah kabupaten dan kota yang memperoleh nilai baik. Untuk yang belum memeroleh hasil baik, tidak ada kata terlambat untuk selalu memperbaiki," kata Yuddy.

Total, Kementrian PAN RB telah menyerahkan LHE AKIP kepada 466 pemerintah kabupaten dan kota untuk tahun 2015, dimana 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya dan 156 di Bandung. Pada penyerahan LHE AKIP tahun ini, Kota Bansung menjadi pemerintah kota yang mendapatkan predikat tertinggi yaitu A. Kemudian disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang dan Kota Sukabumi dengan masing-masing mendapatkan predikat BB.