Bandung.merdeka.com - Pemkot Bandung telah menggulirkan Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) pada awal tahun 2015 lalu. Dengan program ini, setiap RW, karang taruna, LPM, dan PKK di setiap kelurahan di Kota Bandung akan menerima dana RP 100 juta. Namun, bentuk pengajuannya, tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk proposal program dan kegiatan.

Saat ini program tersebut telah berjalan selama satu tahun. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut bahwa tingkat penyerapan anggaran PPIPPK tahun 2015 sudah sangat baik yakni mencapai angka 93,39 persen.

"Dan yang saya syukuri uang rakyat berhasil diserap dengan baik. Tingkat penyerapan 93,39 persen dari total sekitar Rp 200 miliar," ujar Ridwan kepada Merdeka Bandung saat ditemui seusai acara launching PIPPK Tahun 2016 di Auditorium Sabuga, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Kamis (11/02).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan program PIPPK ini sebagai upaya Pemkot Bandung untuk melakukan pemerataan pembangunan di Kota Bandung. Menurut dia program-program pemerintah yang selama ini hanya identik berada di di kawasan pusat kota, dengan program PIPPK ini dapat menjangkau pembangunan di tingkat kewilayahan yakni skala RW.

Menurut Emil, dengan adanya program PIPPK ini juga sebagai bukti bahwa pembangunan di Kota Bandung merata di seluruh tingkatan RW di Kota Bandung. Dia memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa pembangunan di Bandung ini merata di 1560-an RW yang ada di Bandung. Jadi tidak ada RW yang tidak tersentuh oleh dana pembangunan. Dan karena konsepnya pemberdayaan. Maka sebagian besar apa yang dibelanjakan disesuaikan dengan aspirasi di masyarakat," katanya.

Emil mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi selama setahun terakhir masih ada sejumlah catatan yang masih harus diperbaiki, terutama untuk tingkat penyerapan anggaran. Menurut dia ada beberapa wilayah yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah.

Dia mencontohkan kecamatan Cibiru menjadi salah satu kecamatan yang terbaik dalam penerapan program PIPPK ini. Namun ada juga beberapa kecamatan yang masih belum maksimal dalam penerapan program PIPPK ini seperti Kecamatan Sumur Bandung dan Babakan Ciamis.

Dia menargetkan di tahun 2016 ini tingkat penyerapan anggaran PIPPK dapat mencapai angka di atas 93 persen.

"Target tahun depan di atas 93 persen lagi. Tahun 2016 ini banyak progran progran yang harus disukseskan. Selain infrastrukrur kebersihan dan indeks kemasyrakaatan mulai diperkenalkan. Jadi masyarakat akan diberi penilaian aktif tidaknya di masyatakat. Sehingga suatu hari semua punya nilai yang baik," ujarnya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, menambahkan dana PIPPK yang dianggarkan setiap tahun sebesar Rp 238 miliar. Dana ini difokuskan untuk sejumlah program di kewilayahan yang meliputi pembangunan infrastruktur, kebersihan dan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dia berharap di tahun 2016, implementasi program PIPPK lebih baik lagi dari 2015. Khususnya untuk target penyerapan anggaran berada di atas angka 93 persen. "Kita jaga angkanya di atas 93 persen, meskipun sebenarnya realisasi 90 persen pun susah bagus," terang Yossi.