Bandung.merdeka.com - Sejumlah seniman Bandung yang tergabung dalam Forum Solidaritas Anak Rakyat (Forsar) menggelar aksi solidaritas untuk warga Lombok Timur. Mereka menolak pasir di daerah tersebut dikeruk untuk kepentingan reklamasi Teluk Benoa Bali.

Aksi penolakan tersebut dilakukan lewat teatrikal tari topeng, barong dan pantomim di halaman Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (31/1). Dalam aksinya, seorang penari perempuan memakai topeng menari di sekitar poster bergambar Presiden Pertama RI, Soekarno.

Kemudian seniman pantomim melakukan adegan mencangkul dan menabur pasir. Lalu muncul penari lainnya yang memakai topeng warna hitam. Musik bernuansa Bali mengalun. Tak lama kemudian seorang penari dengan kostum barung muncul.

Barong tersebut mengganggu para penari lainnya. Seorang seniman pantomim yang berperan sebagai rakyat digulingkan dan ditimbun pasir.

Teatrikal tersebut dibawakan para seniman dari Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, yakni Galih Mahara, Tazkia Hariny, Angga Nugraha, Wanggi  Hoediyanto, dan Gatot Gunawan.

Gatot mengungkapkan, aksinya sebagai bentuk protes terhadap rencana pertambangan pasir laut di Selat Alas Lombok Timur untuk keperluan reklamasi Teluk Banoa Bali. Rencana ini mengancam ekosistem laut dan kelangsungan hidup 16.437 kepala keluarga yang menyandarkan hidupnya dari melaut.

Sejarah mencatat, di tahun 1990an Bali pernah mengalami bencana akibat reklamasi Pulau Serangan. “Masyarakat Lombok tidak ingin peristiwa ini menimpa Pulau Lombok,” kata Gatot, kepada Merdeka Bandung.

Pihaknya, kata dia, juga mengecam aksi represif aparat terhadap aksi yang dilakukan 700 warga Lombok yang turun ke jalan untuk melakukan aksi menolak pernambangan pasir 27 Januari 2016.

Aksi itu memicu bentrokan yang menimbulkan sejumlah warga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. “Kami menuntut pemerintah daerah untuk segera menghentikan rencana penambangan pasir di Lombok Timur,” katanya, di sela aksi bertema “Bandung Spirit For Lombok.”

Pihaknya juga menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum aparat yang memprovokasi warga dalam unjuk rasa 27 Januari 2016.