Bandung.merdeka.com - Propaganda yang dilakukan gerakan LGBT (Lesbian, Gay/homo, Bisexsual) kini semakin mengkhawatirkan dengan adanya gerakan kampanye komunitas gay yang dilakukan di dunia maya. Lewat salah satu akun Twitter, komunitas ini menyebarkan sejumlah gambar maupun video berisi adegan tidak senonoh.

Perilaku menyimpang tersebut kini tak lagi menyasar kalangan dewasa, tetapi kalangan anak-anak. Sebab para pelakunya kebanyakan anak yang masih berada di usia sekolah.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bandung langsung merespon terkait adanya temuan tersebut. Adanya kasus tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah.

"Pemerintah  harus turun tangan dalam melakukan upaya pencegahan terkait penyebaran Gerakan LGBT," ujar Ketua KPAD Kota Bandung, Andri Mochammad saat ditemui di Jalan Riau, Kota Bandung, Senin (25/1).

Menurut Andri, kemunculan gerakan propaganda tersebut sangat mengkhawatirkan. Sebab keberadaannya dianggap mengancam anak-anak.

Menurut Andri di Kota Bandung sendiri, pihaknya belum menemukan terkait kasus tersebut. Namun dirinya mewanti-wanti khususnya kepada orang tua bahwa adanya temuan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua pihak.

"Kalau aduan langsung kasus penyimpangan seks terhadap anak memang belum ditemukan saat ini. Saat ini paling temuan penyimpangan yang dilakukan orang dewasa, tapi ini juga harus jadi perhatian semua pihak," ucapnya.

Andri mengungkapkan, salah satu upaya yang bisa ditempuh pemerintah yakni melalui penyuluhan dan pembekalan pengetahuan keagamaan. Dengan pengetahuan agama diharapkan dapat membentengi perilaku anak untuk menangkal perilaku-perilaku menyimpang.

"Pembekalan pengatahuan agama untuk membentengi perilaku anak dan yang paling penting peran keluarga untuk pencegahan dini. Sebab, lingkungan keluarga menjadi tempat pendidikan pertama anak dalam mempelajari berbagai hal," kata dia.

Selain itu lanjut Andri, pihak sekolah serta masyarakat harus bersinergi untuk mencegah semakin berkembangnya perilaku ini. Sehingga tidak akan terjadi kasus serupa di masa mendatang.

"Pihak sekolah harus turut terlibat mengawasi, begitu juga organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ya semua harus bersinergi, termasuk mengoptimalkan peran TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Dinas Sosial yang bekerjasama dengan masyarakat untuk membuat forum pengawasan," jelasnya.