Bandung.merdeka.com - Kota Bandung gagal meraih Piala Adipura tahun 2018. Salah satu penyebabnya komponen penilaian yakni TPA (tempat pembuangan akhir) memiliki nilai rendah. Padahal ada 16 komponen lain yang menjadi aspek penilaian Adipura.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Salman Fauzi menyarankan kepada Kementerian LHK agar tidak menitikberatkan penilaian pada satu komponen saja. Padahal 16 komponen lainnya yang menjadi aspek penilaian. Komponen ini termasuk di dalamnya merupakan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan.

"Kalau saya menyarankan janganlah satu komponen kemudian bisa menutup 16 komponen yang lain. Apalagi yang 16 komponen ini terkait peran serta komponen masyarakat, sekolah. Kan ada keterlibatan sekolah, kemudian bebersih di jalan, kan masyarakat juga bebersih ikut bantu Gerkan Pungut Sampah (GPS), dan sebagainya. Kemudian sungai dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang di 16 komponen itu lebih kuat partisipasi masyarakat tapi ini bisa dikalahkan oleh satu komponen yakni TPA ,"ujar Salman kepada awak media, Selasa (15/1).

Salman pun berharap ke depan Kementerian LHK dapat membuat dua kriteria penghargaan. Satu penghargaan khusus untuk penilaian TPA dan penghargaan lainnya terkait partisipasi masyarakat yang masuk ke dalam 16 komponen tadi.

"Karena ini dua karakteristik yang berbeda. Satu partisipasi masyaralat dan yang satu lebih melulu kepada kecenderungan pemerintah mengelola sampah di tpa,"ujarnya.

Untuk TPA sendiri lanjut Salman, pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak pengelola Sarimukti untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Termasuk memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh pengelola selain membayar kewajiban biaya tipping fee.

"Kalau dari posisi kami tentu saja me gikuti apapun yang disampaikan oleh pengelola Sarimukti. Ini bukan satu, dua kali. Pengelolan sampah di TPA ini kan penilaiannya setiap tahun. Pada tahun tahun sebelumnya ketika ini dibutuhkan, Pemkot Bandung selalu siap membantu. Termasuk untuk penilaiannya tahun 2018 kita juga siap membantu sok bade naon bagaimana kita sama-sama. Karena itu dikelola Pemprov Jabar tetap kita bayar tipping fee, kita membantu sepanjang mereka membutuhkan bantuan dari kita," katanya.