Bandung.merdeka.com - Janji kampanye pasangan Oded M Danial dan Yana Mulyana untuk menaikan anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta terancam tidak terealisasi pada tahun depan. Hal ini disebabkan nilai APBD yang diajukan dalam Rancangan APBD 2019 mengalami penurunan dibanding 2018.

Diketahui, RAPBD 2019 yang sedang dibahas diajukan senilai Rp 5,9 triliun. Jumlah ini berkurang dari APBD 2018 yang sebesar Rp 6,6 triliun. Sehingga mengalami penurunan sekitar Rp 700 miliar dari APBD 2018.

Anggota DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi mengatakan, dengan adanya penurunan nilai APBD tersebut otomatis
membuat pemerintah harus melakukan efisiensi. Sehingga dalam rancangan RABPD 2019, program PIPPK diproyeksikan tidak mengalami kenaikan.

"Tadinya ada usulan dinaikan (anggaran PIPPK). Namun karena keterbatasan pendapatan dan lain-lain, anggaran PIPPK di 2019 ini tetap di Rp 100 juta," ujar Folmer kepada Merdeka Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Selasa (13/11).

Folmer mengungkapkan, bahwa berapapun pendapatan yang diperoleh Pemkot Bandung, untuk pembiayaan APBD harus menentukan skala prioritas. Program yang masuk dalam skala prioritas yakni yang berkaitan dengan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Dalam RAPBD itu dialokasikan untuk urusan dasar yakni pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 20 persen. Ini belum ditambah dengan belanja pegawai sekitar 45 persen. Jadi hanya sisa sekitar lima persen yang kaitannya dengan janji wali kota dalam visi misinya. Ini belum dengan program lainnya," katanya.

Apalagi kata Folmer, secara hitung-hitungan diperlukan anggaran Rp 1,2 triliun untuk merealisasikan kenaikan program PIPPK. Secara jumlah hal tersebut tidak memungkinkan untuk diakomodasi dalam RAPBD 2019.

Namun demikian, lanjut Folmer bukan berarti program tersebut tidak dapat terealisasi. Menurutnya kenaikan anggaran program PIPPK bisa direalisasikan di tahun ke berikutnya jika postur anggaran dinilai memungkinkan

"Janji wali kota dan wakil itu kan satu periode lima tahun. Janji Rp 200 juta itu tidak mungkin untuk tahun depan karena APBD sekarang turun. Postur apbd kita belum memungkinkan," katanya.