Bandung.merdeka.com - Alokasi dana desa yang dialokasikan bagi desa di Jawa Barat kini masih terbilang rendah. Bila dibandingkan dengan Jawa Timur, alokasi desa untuk Jawa Barat masih lebih rendah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kini berada di bawah komando Ridwan Kamil diimbau untuk bisa menambah jumlah desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Ayi Hambali. Lebih jauh, ia menjelaskan, Pemprov Jabar sebaiknya segera melakukan pemekaran wilayah dengan melakukan penambahan jumlah desa. Tujuannya, untuk memaksimalkan penyerapan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

"Sudah tentu, harus dilakukan pemekaran. Soalnya, selama ini alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Jawa Barat itu nilainya masih rendah, sekitar Rp 1,5 triliun," ujar Ayi kepada Merdeka Bandung saat ditemui dalam acara Dialog Kebangsaan Anggota DPD RI bersama Media di RM Sindang Reret, Jalan Surapati, Senin (10/9).

Kata Ayi, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemprov Jawa Timur senilai Rp 2 triliun. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat yang baru menduduki jabatannya sekarang sebaiknya melakukan pemekaran dalam waktu dekat.

Dengan dilakukannya pemekaran desa, lanjutnya, penyerapan dana bisa lebih besar. Ayi melihat ada hawa positif yang dibawa oleh Ridwan Kamil terkait jumlah desa jni. Soalnya, pada pidato perdana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan bahwa masih rendahnya alokasi daerah dari pemerintah pusat untuk Jabar.

"Masyarakat di Jawa Barat hanya mendapatkan Rp 600ribu pertahun sedangkan di Jawa Timur mendapatkan Rp 1juta setiap tahunnya. Soalnya, Jatim lebih banyak jumlah desanya mencapai 35 desa bila dibandingkan Jabar hanya 27 kabupaten atau kota," katanya.