Bandung.merdeka.com - Dalam waktu dekat, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) akan menjajaki kerjasama dengan negara Arab Saudi terkait investasi langsung dana haji tahun depan. Rencananya, investasi ini akan berupa bisnis hotel, serta catering.

Kordinator BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, investasi juga akan dilakukan untuk upaya perbaikan sejumlah gedung yang akan digunakan untuk pelaksanaan haji dan umrah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, investasi ini merupakan dana haji yang tahun depan akan dialokasikan sebesar 50 persen dari total investasi. Investasi ini dilakukan guna menghindari adanya ketidaksingkoranan antara perbedaan kurs mata uang.

"Hingga tahun ini dana pengelolaan mencapai Rp 105 triliun dengan rincian Rp 102 triliun dana setoran awal dan investasi pengembangan. Sementara untuk dana abadi umat sebesar Rp 3 triliun. Kami masih mengkaji kerja sama dengan Arab Saudi terkait investasi langsung yang akan dimulai tahun depan," ujar Anggito kepada Merdeka Bandung saat ditemui dalam acara Fotum Group Discussion 'Tantangan Pengelolaan Keuangan Haji' di Hilton Bandung, Minggu (20/5).

Anggito mampu memastikan bahwa seluruh dana investasi ini akan dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan imbal hasil yang dikembalikan kepada jemaah.

"Sementara ini kan 65 persen dana haji masih diinvestasikan di 31 bank syariah dan unit usaha syariah yang telah ditunjuk pemerintah. Sementara 35 persen diantaranya diinvestasikan di surat berharga syariah negara. Sudah disepakati pada awal tahun depan investasi di bank syariah yang terseleksi akan diturunkan hingga 50 persen. Penurunan ini bertujuan untuk membuka peluang lebih banyak pada investasi langsung," kata dia.

Dengan dilakukannya perluasan investasi langsung dengan pihak Arab Saudi melibatkan lima pihak yang saat ini masih dalam pengkajian. Ia berharap, dengan terbukanya investasi langsung pihaknya bisa mendapatkan return yang lebih tinggi, namun risikonya sangat minim.

"Sesuai target pada 2022 seluruh jemaah yang menyetorkan dananya bisa mendapatkan imbal hasil dan nilai.manfaat secara transparan dan akuntable. Mulai tahun depan kami akan memberikan virtual account sehingga mereka dapat mengecek saldonya kapan saja," ucap Anggito.

Terangnya, dana pengelolaan keuangan gaji saat ini masih dikelola beberapa pihak antara lain BPKH, Kementerian Agama dan manager investasi. Ia memastikan setiap tahun penambahan dana pengelolaan mencapai rata-rata Rp 10 triliun.