Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial terus melakukan pembinaan terhadap keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung. Pola penjangkauan yang selama ini dilakukan, harus dibarengi dengan pembinaan terhadap PMKS

Pjs Wali Kota Bansung M Solihin mengatakan, penanganan terhadap keberadaan PMKS yang selama ini dilakukan dengan penjangkauan, saat ini telah dibarengi dengan pola pembinaan. Sehingga para PMKS yang tertangkap langsung dilakukan pembinaan dengan berbagai pola pendekatan agar tidak kembali turun ke jalan.

"Kita tidak hanya menangkap PMKS yang ada, terus mengambil ke panti tetapi kami juga melaksanakan pembinaan. Pembinaan tidak hanya di panti saja tapi tempat lain. Itu yang harus dijaga terus," ujar Solihin kepada wartawan, Sabtu (31/3).

Menurut dia, dengan adanya pembinaan diharapkan dapat mengubah perilaku para PMKS. Sehingga mereka dapat hidup secara mandiri tanpa mengganggu ketertiban masyarakat

"Kita ingin mengangkat pmks bahwa pmks tidak terus selamanya jadi pmks. Mereka juga harus mandiri," katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Tono Rusdiantono menambahkan berdasarkan catatan dinsos, ada 80 ribu pmks yang terdata selama tahun 2017. Jumlah ini merupakan gabungan dari 26 jenis pmks seperti anak jalanan, anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, fakir miskin dan lainnya.

"Jadi mlah pmks yang terdata di 2017 adalah 80.388. Ini hasil pendataan nasional," katanya.

Dinsos kata Tono telah berupaya untuk mengangkat hidup mereka dengan pemberian bantuan. "Percepatannya mengurangi beban mereka supaya lebih mudah. Ada beragam bantuan seprrti BPNT, PKH, kesehatan dan lainnya," katanya.