Bandung.merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menolak gagasan internasionalisasi pengelolaan ibadah haji. Hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Bandung pernyataan sikapnya terkait gagasan internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci (Mekkah dan Madinah), Sabtu (17/3).

Menurut Miftah, Pemerintah Arab Saudi dinilai sudah berpengalaman mengelola ibadah haji dan umrah sejak dulu. Sehingga gagasan internasionalisasi pengelolaan ibadah haji oleh negara selain Arab dinilai tidak tepat.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Iebih berpengalaman dalam hal pengelolaan lbadah Haji dan Umrah, yang merupakan hajat hidup umat Islam sedunia," ujar Miftah.

Apalagi, kata Miftah, secara geografis lokasi penyelenggaraan ibadah haji berada dalam wilayah kedaulatan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pun terus memperbaiki pelayanan dari berbagai aspek, baik dari sarana maupun prasarannya.

"Terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi yang selain menambah kapasitas jamaah, juga meningkatkan kualitas kenyamanan beribadah. Demikian juga pembangunan jalan dan sarana prasarana yang semakin berkualitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji, umrah dan ziarah," ujarnya.

Miftah justru mengaku khawatir terkait gagasan internasionalisasi penyelenggaraan haji ini. Sebab jika rencana ini terealisasi dapat menimbulkan konflik.

"Karenanya intenasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci (Mekkah dan Madinah) berpotensi menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya, dan dapat memicu distabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan pertimbangan poin-poin tersebut di atas, tidak ada alasan mendasar untuk menginternasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Mekkah," katanya.

Sebelumnya, Iran menyuarakan pengelolaan ibadah haji dilakukan secara internasional. Desakan ini makin kuat setelah musibah jatuhnya crane di Masjid Al-Haram, Mekah pada 2015. Tak hanya Iran yang ingin pengelolaan haji dapat diinternasionalisasi, Qatar pernah mengembuskan isu serupa.

Isu itu ditanggapi keras Menteri Luar Negeri Arab Sadui Adel Al-Jubeir. "Permintaan Qatar untuk menginternasionalisasi dua kota suci itu agresif dan sebuah deklarasi perang melawan kerajaan," kata Al-Jubeir.

Belakangan, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, membantah isu tersebut. Al Jazeera melaporkan Al Thani mengatakan tak pernah mempolitisasi isu mengenai haji itu.

"Arab Saudi berusaha mempolitisasi haji di tengah krisis Teluk. Tidak ada saran dari pejabat Qatar pendapat mengenai internasionalisasi ini," ucap Al-Thani.