Bandung.merdeka.com - Tiga pasangan calon (Paslon) peserta Pilwalkot Bandung 2018 bersepakat untuk tidak melakukan politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam gelaran pilkada nanti. Hal ini dibuktikan dengan pembacaan deklarasi tolak politik uang dan SARA untuk Pilkada berintegritas 2018 yang digagas oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung di Hotel Horison, Rabu (14/2).

Tiga paslon hadir dalam acara tersebut yakni Nurul Arifin-Ruli, Oded-Yana dan Aries. Namun Aries datang seorang diri tidak bersama pasangannya Yossi Irianto. Semua calon kemudian membacakan deklarasi tolak politik uang dan SARA.

Setelah membacakan deklarasi, semua calon kemudian membubuhkan cap tangan di atas spanduk yang terbentang, ini sebagai bentuk komitmen untuk tolak politik uang dan SARA.

Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah mengatakan, deklarasi ini digelar untuk memastikan bahwa penyelenggaran pilkada Kota Bandung harus berjalan dengan berintegritas. Para paslon harus berkomitmen berkampanye tanpa politik uang dan SARA.

"Kita semua harus memastikan bahwa penyelenggaran pilkada Kota Bandung ini harus berjalan dengan berintegritas tinggi. Salah satunya adalah dengan kita harus memastikan bahwa Kota Bandung dalam penyelenggaraan pilkada ini tidak akan melakukan politik uang seluruh paslon, tim sukses, tim kampanye, partai pendukung," ujar Farhatun kepada wartawan seusai deklarasi.

Dia menyebut bahwa politik uang dan SARA sangat berbahaya. Sebab dua hal tersebut dapat merusak integritas.

"Ini sangat berbahaya apabila pilkada kota Bandung diikuti dengan politik uang dan politisasi SARA. Dengan deklarasi ini kita memastikan, kita yakin bahwa pilkada Kota Bandung akan berjalan dengan integritas yang cukup tinggi," katanya.

Farhatun mengungkapkan, bahwa segala hal yang berhubungan dengan nominal uang seperti bagi-bagi uang, sembako, dan janji-janji termausk dalam politik uang. Jika ditemukan hal tersebut maka paslon akan dikenakan sanksi. Sanski yang diberikan bahkan hingga sanksi pidana.

"Untuk sanksi sesuai dengan aturannya. Kalau politik uang itu sudah sampai pidana pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut Farhatun mengatakan bahwa, tim Panwaslu akan mengawasi seluruh kegiatan pasangan calon selama masa pilwalkot. Ia pun meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan kepada petugas Panwaslu jika menemukan adanya politik uang dan SARA yang dilakukan paslon.

"Lapor ke panwas. Panwas itu berjenjang dari tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan. Bahkan nanti di pada hari pemungutan suara ada panwas TPS. Jadi laporkan kepada mereka," kata dia.

Calon Wali Kota Bandung Oded M Danial sangat mendukung adanya deklarasi tolak politik uang dan SARA yang digagas oleh Panwaslu. Menurutnya politik uang sangat tidak rasional dengan pilkada

"Saya Sudah berpengalaman jadi wakil wali kota. Saya punya penghasilan itu Rp 150 juta rata-rata perbulan. Kalau seorang paslon mengeluarkan dana dengan politik uang yang besar menurut saya ini tidak rasional. Kalau enggak rasional kedepannya harus hati-hati. Kemudian tentang SARA, Saya kira kita sepakat bahwa sebagai anak bangsa yang baik yang taat aturan saya kira kita juga sangat ingin berintegritas dalam berpolitik. Salah satunya kita harus menjauhi dari politisasi SARA," kata Oded.

Hal senada disampaikan Calon Wakil Wali kota Bandung Aries Supriatna sangat dukungannya kepada Panwaslu untuk mengawasi dan menjamin tidak adanya politik uang dan SARA dalam Pilwalkot Bandung ini.

"Kita ingin memastikan bahwa pemilu di Bandung itu pesta rakyat. Sehingga soal-soal yang mengotori pesta rakyat itu harus dieliminir salah satunya, dengan komitmen untuk menghindarkan pilkada ini dikotori dari politik uang dan politisasi SARA," ucap Aries.

Calon wali kota Nurul Arifin menyampaikan terima kasih kepada Panwaslu terkait digelarnya acara deklarasi ini. Menurutnya politik uang dan SARA merupakan dua hal yang merusak tatanan Pilkada.

"Misi kita menciptakan pemerintahan yang bersih transparan anti korupsi dan pro rakyat. Jadi kita ucapkan terima kasih pada panwas. Ini program bawaslu secara nasional, untuk meminimalisir adanya politik uang dan politisasi SARA. Ini masalah kohesivitas bangsa. Ini juga buat kami mengembirkaan karena adanya aturan seperti ini politik diharapkan tidak menjadi mahal," katanya.