Bandung.merdeka.com - Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) menggelar Aspataki Award. Dalam kesempatan tersebut, Aspataki memberikan penghargaan untuk 11 wakil pemerintah. Sebut saja Kemnaker, serta BNP2TKI.

Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud mengatakan, Aspataki Awards diberikan berdasarkan pelayanan penempatan TKI selama ini sehingga mampu membuat anggota Aspataki nyaman dan pelayanannya cepat.

"Tentu saja penghargaan yang kami berikan diharap mampu membuat anggota Aspataki nyaman," ujar Saiful kepada Merdeka Bandung saat ditemui di Hotel Grand Tjokro, kemarin.

Dalam kegiatan tersebut juga Aspataki menyinggung perihal UU No. 18/2017. Kata Saiful, sebelum undang-undang perihal perlindungan pekerja migran Indonesia itu dilaksanakan efektif, ada 15 poin penting yang menjadi sorotan Aspataki.

"Di antaranya adalah kami memohon agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyiapkan LTSA baik di provinsi atau di kabupaten kota kantong-kantong PMI, dan menyiapkan sistem perekrutan berbasis SDM PMI tanpa melibatkan calo," jelasnya.

Selanjutnya, Aspataki menyiapkan BLKLN pemerintah, termasuk sarana prasarana dan para Instruktur, dan memastikan ketersediaan anggaran pelatihan bagi semua PMI baik formal atau informal karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kemudian, memastikan tempat-tempat pemeriksaan kesehatan calon PMI di puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta biaya menjadi tanggung jawab pemerintah, membebankan biaya paspor kepada negara serta dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, KK, atau Akte kelahiran untuk mendapatkan buku paspor.

"Kami juga berharap bisa memperpendek alur proses agar bisa bersaing dengan ilegal, imigrasi belum sepenuh hati berintegrasi dengan PTSP, PTSA, atau LTSA khususnya soal biaya dan kecepatan penerbitan buku paspor. Rekomendasi paspor sebaiknya tidak diperlukan lagi karena paspor PMI ke depan diurus sendiri tanpa melibatkan PPPMI,"katanya.