Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola sektor parkir dan angkutan umum di kota Bandung. Dengan dibentuknya BLUD, menjadi cara untuk meningkatkan layanan pengelolaan parkir dan angkutan.

"Kita rencana menjadikan BLUD biar lebih punya fleksibilitas dalam pengelolaan dan bisa kerjasama operasional dengan sektor swasta atau operator dan investor," ujar Kepala Dinas Perhubunga Kota Bandung Didi Ruswand kepada wartawan, Kamis (1/2)

Menurit Didi, manajemen parkir dan angkutan yang ada saat ini terbentur aturan yang membuat pengelolaannya menjadi terbatas. Kondisi ini yang membiat sektor perparkiran dan angkutan kurang begitu diminati oleh investaor.

"Pengelolaan parkir dan angkutan kurang diminati investor karena aturan yang ada saat lelang. Lelang itu harus at cost kalo ada lima juru parkir dibayar lima. Pemeliharaan sekian dibayar sekian. Kalau dilelangkan itu nggak ada yang mau operator," katanya.

Lebih lanjut Didi mengatakan dengan dibentuknya BLUD manajemen akan lebih fleksibel. Pembiayaan bisa memanfaatkan APBD dan keuntungan dari layanan tersebut. Selain itu, sistem kerjasama dengan pihak ketiga pun lebih mudah. Bagi keuntungan juga bisa diaplikasikan sehingga menarik minat swasta untuk berinvestasi dan mempromosikan.

Dia mencontohkan BLUD parkir akan mengelola manajemen parkir secara elektronik. Sehingga parkir dibayar secara non tunai baik melalui mesin parkir atau mesin handheld.

Sementara BLUD angkutan, lanjut Didi akan mengelola angkutan umum Trans Metro Bandung (TMB) dan angkutan wisata Bandung Tour On Bus (Bandros). Dengan BLUD maka pengembangan layanan transportasi umum ini diyakini akan lebih baik.

"Saat ini masih terus dibahas dan menunggu persetujuan walikota untuk ditetapkan dalam perwal," katanya.