Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung melalui bagian Pemerintahan Umum memberikan apresiasi atas kinerja lurah camat atas dedikasinya pada Kota Bandung. Apresiasi tersebut diberikan berdasarkan penilaian kinerja oleh tim di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilihat dari kriteria diantaranya administrasi, penyerapan anggaran, dan penertiban aset. Pemerintah kota mencatat pencapaian kinerja para lurah dan camat telah melebihi standar minimal, yakni 86.67 persen.

Pemerintah kota lantas menetapkan 10 camat dan 10 lurah terbaik berdasarkan penilaian tersebut. Kesepuluh camat itu antara lain Camat Cinambo, Camat Batununggal, Camat Lengkong, Camat Antapani, Camat Panyileukan, Camat Cidadap, Camat Cibeunying Kaler,Camat Sukajadi, Camat Coblong, dan Camat Bojongloa Kidul.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Lurah Sukabungah (Kecamatan Sukajadi), Lurah Pajajaran (Kecamatan Cicendo), Lurah Sukamiskin (Kecamatan Arcamanik), Lurah Cisaranten Wetan (Kecamatan Cinambo), Lurah Lebak Siliwangi (Kecamatan Coblong), Lurah Babakan (Kecamatan Babakan Ciparay), Lurah Pasir Biru (Kecamatan Cibiru), Lurah Sukamulya (Kecamatan Cinambo), Lurah Malabar (Kecamatan Lengkong), dan Lurah Cipedes (Kecamatan Sukajadi).

Kepada kedua puluh camat dan lurah tersebut, Pemerintah Kota Bandung menghadiahkan kesempatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang manajemen pemerintahan di Korea Selatan. Negara tersebut dipilih karena merupakan salah satu negara yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung.

"Setiap tahun kita memberikan raport kepada 10 camat terbaik dan 10 lurah terbaik. Hadiahnya akan dikirim ke Korea Selatan untuk sekolah dan kursus tentang manajemen pemerintahan," ujar pria yang akrab disapa Emil ini seusai menyerahkan rapor lurah dan camat di Hotel Cipaku, Rabu (27/12).

Program pelatihan itu akan dilaksanakan tahun depan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP). Asisten Pemerintahan dan Kesra Kamalia Purbani mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan mendapatkan tanggapan positif.

"Awalnya kami tidak berani mengajukan diklat ke luar negeri, tapi Banggar (Badan Anggaran) di DPRD justru mendorong. Itu menunjukkan komitmen DPRD untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah," kata Kamalia.