Bandung.merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengukuhkan pengurus Forum RW Kota Bandung untuk masa bakti 2017-2022. Keberadaan Forum RW Kota Bandung yang diketuai oleh Robbiana Dani Awalludin memegang peranan penting dalam tata kelola pembangunan.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, ketua RW merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang secara struktural paling dekat dengan warga. Sehingga memiliki peran yang sangat sentral dalam pembangunan di Kota Bandung

"Forum RW ini forum penting karena para ketua RW adalah pejabat tokoh masyarakat terdekat yang secara struktural menyentuh masyarakat," kata Emil.

Menurut Emil, para ketua RW ini merupakan sosok yang paling bisa menjembatani aspirasi dan informasi antara pemerintah dengan warga. Oleh karena itu ia boleh bergembira bahwa proporsi para ketua RW ini juga beragam dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia maupun mata pencaharian.

"Mudah-mudahan menjadi organisasi yang baik, penyampai aspirasi, juga mempunyai kekuatan politik untuk mempressure dan memberikan statement-statement politik juga karena mereka mewakili suara warga," ucapnya.

Emil berpesan kepada jajaran kepengurusan agar pembangunan yang sudah baik ini bisa dipertahankan dan terus dikembangkan. Salah satu program yang menjadi perhatian yakni implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang berbasis RW harus selalu dievaluasi dan dikembangkan.

Salah satu poin yang dievaluasi warga adalah sistem pengadaan barang dan pembangunan yang selalu melibatkan pihak ketiga. Padahal, warga meyakini jika dikerjakan secara swakelola, dampak kepada masyarakat akan jauh lebih besar.

"Selama sekian tahun prosesnya kan sama pihak ketiga, berarti ada kontraktor orang lain. Kami berharap mudah-mudahan kita komunikasikan dengan dewan, tentunya lewat ada komunikasi dengan Forum RW agar 2018 bisa dikerjakan oleh warga 100 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Forum RW Kota Bandung, Robbiana mengatakan pihaknya akan melakukan tugas-tugas yang sudah dicanangkan sesuai dengan instruksi wali kota. Salah satunya yakni mengawal jalannya program PIPPK.

"Kami akan mendorong agar ada swakelola dalam PIPPK ke DPRD untuk mengubah Peraturan Wali Kota. Supaya ada yang bisa menaungi kami, sehingga secara hukum tidak ada persoalan," ujarnya memungkasi.