Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung menandatangani kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan 30 kota/kabupaten di tiga provinsi, yakni Jabar, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Penandatangan perjanjian kerjasama ini terkait implementasi aplikasi smart city dan e-government.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, aplikasi yang dihibahkan ke 30 kota/kabupaten ini merupakan bagian dari kolaborasi antar daerah. Atas arahan KPK, aplikasi yang dihibahkan untuk tahap pertama ini merupakan aplikasi untuk pemberantasan KKN.

"Kami serahkan secara cuma-cuma ke 30 kota/kabupaten di tiga provinsi yakni Jabar, Banten, NTB. Mudah-mudahan semangat pencegahan ini bisa mengapresiasi," ujar Emil kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (1/11).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut dari ratusan aplikasi yang dimiliki Kota Bandung, ada tiga aplikasi yang akan dihibahkan. Pertama yakni aplikasi hibah bansos bernama Sabilulungan. Melalui aplikasi ini warga dapat memonitor proses dan transparansi anggaran.

"Dengan aplikasi ini, pemohon bansos, rakyat bisa memonitor proses dan transparansi agar tidak terjadi lagi ruang-ruang kolusi, yang sejauh ini prosesnya memang tidak sederhana," katanya.

Aplikasi kedua yang dihibahkan bernama HAYU. Aplikasi ini dikhususkan untuk mengurus perizinan secara online. Melalui aplikasi ini pengusaha yang memiliki modal kurang dari Rp 500 juta tidak perlu meminta izin dan cukup melapor lewat aplikasi.

Adapun aplikasi ketiga yang dihibahkan yakni E-RK. Melalui aplikasi ini digunakan untuk mengawasi kinerja PNS.

"Jadi bagaimana kinerja PNS, bisa kita monitor. Sehingga bisa ketahuan mana PNS yang males mana yang rajin, mana yang berbohong kerja mana yang berprestasi. Sehingga efisiensi dan anggaran bisa kita sebar dengan baik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK sangat mengapresiasi dengan hadirnya aplikasi yang dibuat oleh Pemkot Bandung. Menurut Laode, pihaknya mendukung penerapan sistem e-Government yang telah diterapkan di Bandung.

"KPK sangat mendukung namanya e-Goverment. Dengan adanya e-Government diharapkan sistem perizinan, planning dan budgeting, penyediaan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan akuntabel, sehingga bisa lebih efktif," katanya.

Laode menyebut, pihaknya berupaya untuk mereplikasi tiga aplikasi yang dimiliki oleh Kota Bandung
Sehingga nantinya dapat diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

"Hari ini kami melakukan satu kegiatan yang kami anggap sangat berarti hampir menghadirkan seluruh bupati dan wali kota yang ada di Jawa Barat dan Banten dan NTB. Kami berharap bahwa ini kan baru tiga provinsi. Misalnya sukses piloting yang ini, maka kita akan replikasi ke lebih banyak kabupaten kota yang lain," katanya memungkasi.