Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) di Hotel Bidakara Grand Savoy Homan, Selasa (26/9). Kerja sama ini dilakukan terkait pendampingan dalam pembangunan ekonomi dan bisnis di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan kerja sama ahli ekonomi dan bisnis tersebut akan memberikan rekomendasi program pengentasan masalah ekonomi di Kota Bandung. Sehingga menjadi masukan untuk diaplikasikan dalam kebijakan Pemkot Bandung.

"Universitas Padjadjaran menandatangani kerjasama untuk menjadi penasehat Bapelitbang (Badan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Bandung di bidang kebijakan ekonomi," ujar Ridwan kepada wartawan.

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, pemerintah bertugas membuat kebijakan serta merancang anggaran dalam sebuah program untuk masyarakat. Ia menilai pemerintah memerlukan bantuan ahli untuk membuat program yang tepat sasaran dan cocok diterapkan di Kota Bandung.

"Kalau ngasih duitnya keliru teorinya, uang habis tapi enggak ngefek. Diharapkan Unpad ini bisa memberikan masukan ke semua uang dan anggaran yang kita belanjakan ke publik ini mempunyai output dan outcome yang bermanfaat," katanya.

Sebelumnya, Unpad telah beberapa kali memberikan konsultansi kepada pemerintah kota. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah peluncuran Kartu Bandung Juara untuk siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Kartu tersebut memberikan bantuan kepada siswa untuk membeli keperluan sekolah seperti tas, buku, dan alat tulis.

Kartu Bandung Juara, kata Emil, merupakan masukan yang akhirnya diaplikasikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan. Di mana kartu ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah.

Ke depannya, lanjut Emil, Unpad juga akan memberikan masukan dan kajian terhadap ekonomi makro dan mikro di Kota Bandung. Selama ini, Kota Bandung banyak mengupayakan berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak pada keseimbangan, baik kepada usaha mikro kecil menengah maupun investasi skala besar.

Dia berharap, Unpad bisa juga memberikan pertimbangan soal kebijakan penggunaan anggaran. Pemerintah kota telah memiliki instrumen e-budgeting canggih yang mampu mengatur proses penganggaran agar efisien. Namun, pemerintah kota juga perlu kajian agar dana yang dibelanjakan tidak salah sasaran dan berdampak besar pada pembangunan.

"Diharapkan Unpad memberi masukan agar semua uang anggaran yang kita belanjakan ke publik mempunyai output dan outcome yang bermanfaat, karena dulu diduga uang habis tapi tidak ada manfaatnya," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto menambahkan rekomendasi ahli sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Yossi menyampaikan bahwa kolaborasi ini memulai babak baru proses optimalisasi kebijakan pemerintah kota. Pihaknya merasa perlu lebih serius menangani persoalan ekonomi untuk merespon bonus demografi tahun 2030.

"Kita perlu mempersiapkan generasi kita agar lebih kompetitif, agar bonus demografi itu bisa menjadi kekuatan kita, juga melakukan serangkaian program pemantapan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang tinggi ini bisa terus memberi kesejahteraan kepada masyarakat," tutur Yossi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Nury Effendi mengaku kerjasama terkait pemberian rekomendasi terhadap kebijakan pun dikatakannya sudah yang ketiga kali dilaksanakan. Hal ini menjadi dukungan Unpad kepada Pemkot Bandung

Nury menilai sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam mengantisipasi permasalahan ekonomi. Pihaknya juga akan memberikan masukan-masukan lainnya agar ke depannya Kota Bandung lebih sejahtera.

"Tadi dibahas Pak Wali terkait generasio. Ketimpangan pendapatan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan mengurangi itu. SDM itu terkait kedepannya bagaimana. Tapi intinya ada di SDM. Kuncinya di SDM yang harus disiapkan," katanya.