Bandung.merdeka.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan tidak keberatan perekrutan calon taruna Akpol 2017 di lingkungan Polda Jabar diambil alih Mabes Polri. Beralihnya perekrutan para calon prajurit kepolisian itu buntut dari kisruhnya penerimaan yang disebut ada prioritas untuk putra daerah.

"Mungkin lebih baik ke sana, silakan saja Mabes Polri ambil alih. Kita harus loyal kepada keputusan tim Mabes polri," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).

Dia merasa perekrutan yang kini menjadi kisruh memang harus dibuat tim panitia baru. Saat ini kisruh perekurtan calon anggota Polri terjadi hampir di semua tingkatan mulai dari Tamtama, Brigadir dan Perwira lewat Akpol.

"Karena kalau saya mengumumkan lagi toh kita pun juga memang harus diserahkan ke Mabes supaya nanti ada keputusan sendiri. Kalau di sini nanti terjadi ada dua panitia yang satu mempertahankan kebenarannya masing-masing," terangnya.

"Dari pada di sini ribut, sudah lebih baik ke mabes. Emang permintaan kita juga sudah diambil alih mabes untuk menunjukkan kalau di sini tidak ada apa-apanya. Yang keberatan berarti ada apa-apanya," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya sejumlah orang tua melayangkan protes terutama terkait kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.