Bandung.merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna menyebut bahwa Kota Bandung memiliki tunggakan kompensasi jasa pelayanan (KJP) atau tipping fee TPPAS Regional sementara ke Sarimukti sebesar Rp 3,45 miliar. Jumlah tunggakan itu merupakan akumulasi dari tunggakan KJP sejak 2011 lalu sampai 2016.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengklarifikasi terkait hal tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini membantah jika Pemkot Bandung memiliki tunggakan. Menurut dia tunggakan itu merupakan utang dari pihak ketiga yakni Pasar Caringin yang selama ini menitipkan bayarannya ke Pemkot Bandung

"Utang Pasar Caringin itu harusnya membayar ke PD Kebersihan atau Pemkot Bandung baru kita setorkan kan ke Sarimukti. Nah Pasar Caringin ini mengalami kendala kendala dan lain sebagainya. Pemkot Bandung-nya mah itu enggak mungkin ngutang," ujar Emil kepada wartawan di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Selasa (11/4).

Selama ini pengelola Pasar Caringin mengelola sampah secara mandiri. Namun sampah tetap dibuang ke TPA Sarimukti. Menurut Emil untuk mekanisme pembayaran, pengelola Pasar Caringin menumpang bayar lewat Pemkot Bandung lantaran dalam kontrak kerja sama dilakukan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar.

"Nah Pemkot Bandung ada yang kewajibannya diri sendiri, ada pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini yang bermasalah. Pertanyaannya Pemprov Jabar, karena kontraknya dengan Pemkot permasalahan pihak ketiga ini tidak bisa langsung nagih ke Pasar Caringinnya, tetapi nagihnya ke kita. Apakah ini harus konsultasi dulu ke BPK, apakah nalangin ini bisa gitu kan, apakah perhitungan rupiahnya benar. Jadi selama ini kenapa belum sampai karena ada appraisal," ungkap Emil.

Adapun untuk penyelesaiannya masalah ini, kata Emil, ditargetkan akan selesai pada akhir bulan April ini. Sebab pencairan anggaran sedang dalam proses

"Jadi saya klarifikasi Pemkot bandung itu selalu bayar ontime. Jadi yang terhutang ini adalah yang terhutang pihak ketiga yang selama ini menitipkan bayarannya ke pemkot mandek kira-kira begitu. Nah tapi penyelesaian antar pemerintahnya sudah akan selesai yaitu akhir bulan, kenapa akhir bulan? Karena baru panganggarannya dan prosedur pencairannya sedang diproses. Jadi saya sampaikan lagi Pemkot Bandung selalu bayar untuk jatahnya sendiri itu tidak pernah menunggak," katanya.

Senada dengan Emil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Salman Fauzi mengatakan, selaku pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat, pihaknya akan mengupayakan semua hal agar pelayanan publik tetap prima. Maka jika terjadi kendala terkait pengelolaan kebersihan kota, ia berharap penyelesaian persoalan tetap tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

Menurut dia, sebagaimana surat pemberitahuan dari BPLHD Jawa Barat, pasar yang dikelola oleh swasta itu masih menyisakan utang sejumlah Rp 3,45 miliar kepada Balai Pengelolaan Sampah Ringan BPLHD Jabar. Untuk itu, pemerintah kota meminta penangguhan hingga akhir bulan April guna menyelesaikan persoalan pembayaran KJP Pasar Caringin itu.

"Sementara untuk tipping fee dari Pemerintah Kota Bandung, itu sedang dalam proses administratif. Dalam waktu dekat sudah bisa dibayarkan karena anggarannya kan sudah ada. Kalau dari pemerintah kota tidak ada masalah. Semua sudah ada mekanismenya, yang setiap tahun selalu sama dan tidak pernah ada masalah. Tinggal dengan Pasar Caringin yang dikelola oleh swasta," kata Salman.

Pada dasarnya, lanjut Salman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh BPLHD Jawa Barat karena pemerintah kota pasti akan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah kota hanya perlu waktu untuk menuntaskan persoalan yang tidak sederhana itu.

"Bagi saya, ini persoalan dari internal antar pemerintah yang sesungguhnya dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menjadi persoalan publik dan membuat publik menjadi bingung. Sesungguhnya saya berharap persoalan ini tidak perlu masuk ke area publik," katanya.