Bandung.merdeka.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung akan menerapkan sistem antrean sms untuk pelayanan paspor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah antrean masyarakat yang akan membuat paspor. Kantor Imigrasi meminta bantuan Pemkot Bandung untuk membuat aplikasi sistem antrean sms yang telah diterapkan sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Susy Susilawati saat bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Senin (10/4).

"Ini kunjungan dalam rangka menggali dan meminta arahan wali kota yang kami tahu sangat inovatif dan siapa tahu kami bisa menerapkan pelayanan publik yang ada di Pemkot Bandung. Sms antrean sangat mungkin diterapkan karena akan mengurangi antrean di imigrasi," ujarnya.

Menurut Susy, selama ini pihaknya banyak mendapat komplain dari masyarakat terkait banyaknya antrean dalam pelayanan paspor. Untuk itu pihaknya sedang mencari terobosan baru untuk meminimalisir banyaknya antrean.

"Kalau melihat komplain berarti memang harus segera dibenahi, terutama terkait antrean untuk pelayanan paspor. Antrean itu mulai 7.30 WIB hingga 10.00 WIB pasti dilayani nomor antreannya. Hanya masyarakat kan ada yang ingin pasti dulu-duluan padahal tetap akan dilayani sampai pukul 10.00 WIB," katanya.

Selain pelayanan paspor, lanjut Susy, pihaknya juga akan mengembangkan beberapa layanan berbasis IT yang dibantu oleh Pemkot Bandung

"Untuk lapas ada beberapa bantuan terkait dengan asimilasi dan juga beberapa kegiatan berbasis IT yang akan dibantu Pemkot Bandung dengan para ahlinya yang terjun langsung ke lapas rutan maupun imigrasi," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku jika Pemkot Bandung siap membantu untuk membuat aplikasi tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan akan menginstruksikan tim insinyur dari Diskominfo untuk membantu.

"Kami bantu aplikasinya dari tim insinyurnya Diskominfo. Termasuk imigrasi ada yang komplain ke saya juga, maka kami kasih cara minimal dari sisi antrean perbaiki. Kalau sistem online kan masih ada masalah, sehingga orang engga perlu antre secara fisik sampai cuti sehari," katanya.

Menurut Emil, sistem diakuinya terbukti ampuh untuk mengurangi antrean. Dia mencontohkan sistem ini telah diterapkan di sejumlah rumah sakit di Bandung.

"Kami sudah lakukan di RSUD Ujung Berung, RSHS. Ini kan sederhana tinggal keinginannya aja," ucapnya.

Emil mengungkapkan, Pemkot Bandung sangat senang dapat berbagi pengalaman terkait sistem pelayanan publik. Apalagi sistem yang dikembangkan oleh Pemkot Bandung mendapat apresiasi dari Ombudsman.

"Tadi yang dibagi pengalaman aja, karena kami kan sama-sama melayani publik dan kami sudah rapor hijau dari Ombudsman. Serta mesti memiliki pemikiran seperti pelanggan dan warga. Kalau bisa dikerjakan di rumah ya di rumah," ujarnya.