Bandung.merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mendapat kucuran dana sebesar Rp 1,169 triliun. Namun proses penganggaran itu akan dilakukan secara bertahap dari APBD 2017 murni dan perubahan, serta APBD 2018.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, mengatakan di dalam draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat KPU mencantumkan total anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,169 triliun. Namun dalam rinciannya kemampuan anggaran Pemprov Jabar dicicil sebanyak tiga kali, yakni di murni 2017 Rp 400 miliar, perubahan 2017 Rp 300 miliar dan sisanya di murni 2018‎.

"Dilakukan secara bertahap karena problemnya ada di Biro Keuangan, inginnya NPHD itu hanya mencantumkan Rp 400 miliar. Sisanya akan selanjutnya," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bandung, Kamis (6/4).

Dia berharap pencairan tersebut bisa segera dilakukan sebab tahapan-tahapan Pilgub Jabar akan dimulai dalam waktu dekat. Yayat menyebutkan, tahapan Pilgub Jabar rencananya akan digelar Juli 2017 mendatang.

Sebab sejauh ini, kata dia, ‎hibah tersebut belum cair karena ada perbedaan terkait draft NPHD yang dibuat KPU dan yang diinginkan Biro Keuangan Setda Jabar.

"Padahal, sesuai arahan gubernur, persiapan Pilgub ini lebih cepat lebih baik. Bahkan, awalnya persiapan akan dimulai Februari kemarin, tapi sekarang belum dan terancam molor lagi," ‎ujarnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan anggaran belum cair bukanlah perkara krusial. Kalau-pun ada kendala itu bisa segera diselesaikan karena Pemprov Jabar sudah mengalokasikan uang tersebut.

"Kan bukan tidak ada uang-kan. Kalau belum paham, kita bikin kesepahaman saja buru-buru," ujarnya di Gedung Sate.

Apabila belum ada kesepahaman terkait hal tersebut, Aher melanjutkan, tinggal dibuat kesepahaman yang melibatkan semua pihak. "Langkahnya dibikin kesepahaman, sampai sepaham," katanya.

"Udah gampang. Gampang gitu-gituan mah," tambah pria yang akrab disapa Aher‎ dengan santai.