Bandung.merdeka.com - Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dinilai sukses menghadirkan perubahan merata di masyarakat. Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menuturkan, konsep PIPPK adalah konsep yang paling benar dalam teori pembangunan. Ia berpandangan bahwa pada hakikatnya pembangunan adalah kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan professional.

"Kalau masih ada pola pikir di otak kita yang mengatakan perubahan hanya tanggung jawab pemerintah, saya katakan itu salah besar. Itu primitif," ujar Ridwan dalam acara Peluncuran PIPPK Tahun 2017 di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (21/3).

Sebaliknya, jika masyarakat sebuah negara telah mampu turut berpartisipasi dalam urusan pembangunan negara tersebut, itulah ciri negara yang beradab. Melalui PIPPK, pria yang akrab disapa Emil ini yakin bahwa Kota Bandung sudah dekat dengan tujuan itu.

“Jadi semangatnya di kelurahan, kecamatan, hingga di pusat, masyarakat harus menjadi lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih mandiri, bisa menolong diri sendiri, bisa menyejahterakan lingkungan sendiri, dan bisa menyukseskan program dengan inisiatif sendiri,” katanya.

Emil menekankan, konsep PIPPK bukanlah program politik, melainkan murni teori pembangunan. Ia menjelaskan, PIPPK merupakan konsep desentralisasi di mana kekuatan pembangunan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempercepat hadirnya perubahan.

"Perubahan itu cepat karena dibelanjakan oleh masyarakat sendiri dikerjakan oleh masyarakat sendiri, supaya merata, tidak ada satu jengkal pun RW-RW yang tidak ada sentuhan pembangunan. Supaya berdaya karena masyarakat yang mengerjakan dengan kerja sama," tuturnya.

Emil mengungkapkan, sejumlah pencapaian PIPPK selama 2016 diantaranya sepanjang 526.000 m2 jalan-jalan lingkungan diperbaiki, 762 unit rumah warga miskin yang dibedah oleh masyarakat, 335 unit MCK umum dibangun, 210.000 meter gorong-gorong diperbaiki,51 taman-taman baru hadir di kewilayahan, 242 gapura baru menyambut di pintu masuk jalan-jalan kecil, 2357 unit sumur resapan dibangun untuk penyerapan air tanah, 124 masjid direnovasi, dan 700an titik lampu diperbaharui.

"Baru satu tahun aja angka-angka itu luar biasa, menandakan bahwa pembangunan yang merata ini konsep yang paling baik dalam mendistribusikan uang rakyat kembali ke rakyat," katanya.

Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung menganggarkan Rp 207.957.546.235,- sementara penyerapan anggaran mencapai Rp199.868.187.911,- (penyerapan 96,11%). Selain itu, pelaksanaan PIPPK Tahun 2016 ini juga menyerap partisipasi masyarakat sebesar Rp36.266.874.140,- atau sekira 18,15% dari total penyerapan anggaran PIPPK Tahun 2016.

Pada tahun 2017, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Anton Sugiana mengatakan ada beberapa penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yakni penyiapan instrument pedoman teknis dan membangunpersamaan persepsi, filosofi, dan mekanisme PIPPK. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan juga menjadi fokus PIPPK tahun 2017.

"Kami telah mempersiapkan berbagai instrument pengukuran keberhasilan pembangunan melalui PIPPK, antara lain pengukuran indeks kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan, indeks kemasyarakatan sebagai rapor tingkat ketaatan dan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada juga pengukuran indeks pembangunan manusia lokal dari setiap kelurahan se-Kota Bandung," kata Anton.