Bandung.merdeka.com - Pemkot Bandung memprioritaskan sembilan bidang pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung tahun 2017. Prioritas tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan kota yang semakin menuntut kemajuan dan perkembangan di segala bidang.

Kesembilan prioritas tersebut antara lain: 1) Pendidikan dan kesehatan, 2) penanggulangan kemiskinan, 3) Pengembangan karakter budaya lokal, 4) peningkatan PAD dan pembiayaan non-konvensional, 5) peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup, 6) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik, 7) ekonomi kreatif dan UMKM, 8) kesempatan kerja dan daya beli masyarakat, 9) stabilitas politik dan keamanan.

"Prioritas yang spesifik tahun 2018 adalah menyangkut isu stabilitas politik dan keamanan terkait penyelenggaraan pesta demokrasi, yang juga mendapat perhatian khusus dalam perencanaan tahun 2018," ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kamalia Purbani.

Inovasi Pemerintah Kota Bandung tahun ini dalam penyelenggaraan Musrenbang adalah hadirnya aplikasi E-Musrenbang yang bisa mengintegrasikan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat ke dalam komponen pembiayaan di e-budgeting. E-Musrenbang ini dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas proses bottom-up planning dengan memulai penjaringan kebutuhan masyarakat dari sumbernya, yakni proses rembug warga.

"Hasil forum itu lantas dimasukkan ke dalam aplikasi E-Musrenbang untuk diajukan pada level yang lebih tinggi, seperti kecamatan maupun SKPD," katanya

Kamalia mengklaim Musrenbang tahun ini lebih berkualitas dan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat di level grass root. Sebabnya, aplikasi ini dirancang agar masukan-masukan program datang dari masyarakat sendiri.

"Skema ini menghapus stigma bahwa Musrenbang hanya merupakan kegiatan seremonial untuk menggugurkan kewajiban saja. Stigma ini mulai tahun 2017 tidak berlaku lagi di Kota Bandung," ucapnya..

Berdasarkan hasil proses pemasukan usulan dari masyarakat, hingga tanggal 9 Maret 2017 telah terhimpun 4.538 usulan program dari masyarakat dengan besaran biaya yang diusulkan sebesar Rp 823.351.504.184. Namun demikian, tidak semua usulan tersebut dapat diterima oleh sistem tersebut.

Tercatat sebanyak 3.786 (83,43 persen) usulan yang dapat diterima. Sementara 752 usulan harus ditolak. Alasannya antara lain lokasi dan volume yang kurang spesifik, ada yang harus diajukan dalam mekanisme hibah, dan ketidaksesuaian usulan program dengan kriteria lembaga.

"Usulan-usulan tersebut kami klasifikasikan menjadi empat bidang, yakni bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah sebanyak 3.420 usulan, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam sebanyak 62 usulan, serta bidang sosial budaya dan pemerintahan sebanyak 304 usulan," katanya.