Bandung.merdeka.com - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung tahun ini akan melaksanakan sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke seluruh wilayah Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi data PBB agar pendataan pajak menjadi lebih valid.

Kepala Bidang Pengendalian Pajak BPPD Kota Bandung Apep Insan Parid, mengatakan banyaknya data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tercatat ganda menjadi alasan dilakukannya sensus PBB. Menurut dia, dengan banyaknya data SPPT ganda ini akan berpengaruh terhadap data perolehan pajak yang berasal dari PBB Kota Bandung.

"Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh ke seluruh objek pajak PBB. Maka kepada seluruh warga Bandung siap-siap aja kedatangan surveyor dari BPPD," ujar Apep kepada wartawan di Balai Kota Bandung, (7/2).

Apep menjelaskan, saat ini jumlah total SPPT yang terdaftar di BPPD Kota Bandung berjumlah 550.000 buah. Namun Apep tidak dapat memprediksi berapa jumlah SPPT yang ganda atau bermasalah.

Guna melaksanakan sensus tersebut, BPPD Kota Bandung akan merekrut kurang lebih 2000 orang sebagai surveyor. Tim ini akan disebar ke seluruh wilayah kota di 30 kecamatan. Mereka akan berkerja selama tiga bulan untuk melakukan pendataan terhadap seluruh objak PBB.

Usai pendataan PBB ini, Apep memperkirakan akan ada penurunan jumlah SPPT. Namun pihaknya tidak khawatir akan terjadi penurunan angka dalam perolehan pajak dari PBB karena BPPD telah melakukan penyesuaian pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penyesuaian ini akan berpengaruh terhadap raihan pajak. Tahun lalu, target raihan PBB adalah sebesar Rp 415 miliar. Sementara tahun ini, targetnya naik cukup signifikan, yakni sebesar Rp 578 miliar.

Oleh karena itu, Apep mengingatkan kepada masyarakat agar segala perubahan atas data pemanfaatan tanah dan bangunan selalu dilaporkan kepada pemerintah.

"Saya sangat mengharapkan peran serta aktif masyarakat. Kalau ada perubahan data, tolong dilaporkan ke kami," ujarnya.