Menteri Susi sebut reklamasi tidak tabu asal untuk kepentingan publik


Menteri Susi
Bandung.merdeka.com -Â Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyebut reklamasi bukanlah hal tabu. Sehingga boleh saja dilakukan jika memang berdasarkan kepentingan publik, bukan dilakukan untuk kepentingan bisnis yang tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
"Reklamasi itu bukan hal tabu. Boleh dilakukan bila diperlukan. Biasanya negara lain ada yang melakukan reklamasi untuk menambah wilayah, seperti Singapura. Tapi itu untuk kepentingan publik. Misalkan itu seperti untuk membuat pelabuhan, sah-sah saja," kata Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat (3/2).
Meski demikian, Susi juga mengaku tidak bisa menyalahkan jika reklamasi dibuat untuk dijadikan hunian baru dan pusat bisnis. Hal itu seperti yang dialami DKI Jakarta dengan reklamasi pulau G. Hanya saja, tetap reklamasi dibuat untuk mengedepankan pilar-pilar lingkungan hidup. Sebab reklamasi adalah merekayasa ekosistem lingkungan hidup.
"‎Pagar-pagar pilar lingkungan hidup harus disiplin. Rekonstruksi enginering dalam ekosistem, jika tidak memasukkan unsur ekologi itu akan cost disaster. Makanya penting sekali. ‎Jakarta itu untuk membuat pulau baru, hunian baru, pusat bisnis baru boleh saja. Tapi legalitas harus ada aturannya. Kalau enggak sesuai ya jangan," tuturnya.
Susi lantas mengatakan, mengapa ada moratorium Teluk Jakarta? Sebab saat itu muncul pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. "Ada Gambar dan realitas tidak sama. Dan pengambilan pasir tidak sesuai yang tidak dibolehkan," ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai menteri kelautan dan perikanan dia menerangkan, reklamasi juga harus melihat ekosistem yang ada di perairannya.
"Saya dalam hal ini akan berikan disposisi tentang teknis perikanan dan kelautannya. Kalau enggak dipenuhi ya jangan. Kita berikan disposisi untuk kelautan perikanannya. Presiden bilang yang penting jangan merugikan kelompok tertentu," ujarnya.
"Tetapi sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Sebesar-besarnya dilakukan untuk kepentingan publik. Reklamasi jadi enggak tabu. Makanya akademisi dilibatkan. Di sini penting ya. Pentingnya integritas Perguruan Tinggi. Kalau ga ada penjaga gawang pembuat kebijakan salah semua," ujarnya.
BERITA TERKAIT
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
5 Poin Rekomendasi Kebijakan Siap Diusulkan T20 dalam Forum G20
Alami Pengapuran Sendi Lutut? Coba Minum Susu Nutrisi
Perawatan Kulit Kian Diminati, BeautieSS Resmikan Satu Klinik Baru
Aswita Dewi Ingin Batik jadi Pakaian Kekinian
Amazit T-Rex 2 Jadi Jam Tangan Pintar Bagi Para Petualang
Aplikasi Jantungku Jadi Solusi Layanan Kesehatan Jantung, Ini 6 Fitur Unggulannya
Jejak Kopda Muslimin Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Orang Tua
Gleaneagles Hospital Punya Inovasi Teknologi Baru Bernama Gamma Knife
Kerry Indonesia Kembali Meraih Penghargaan HR Asia Awards 2022
Gandeng Aurel Hermansyah, CKL.LOOKS Akan Rilis Produk Eksklusif
Dukungan Orangtua Dalam Tumbuh Kembang Anak di Masa Transisi Pasca Pandemi
Tidak Pelit Ilmu, Hendra Hidayat Dikenal Sebagai Pionir Implan Gigi di Indonesia
Linde Indonesia Akan Pasok Gas Industri dengan Kemurnian Tinggi ke PT Freeport
KORIKA Gelar Webinar Kecerdasan Artifisial (AI) Bidang Kesehatan
Garmin Run Club Menjadi Wadah Bagi Para Pecinta Olahraga Lari
Jam Tangan Pintar yang Bisa Jadi Pilihan Para Pelari Karena Fitur Canggihnya
Alasan Mengapa Reinvestment Keuntungan Sangat Krusial Bagi Bisnis
EdenFarm Berbagi Hewan Kurban dengan Komunitas Tani di Sekitar ECF
Trademark Market Hadir Lagi, Kini Tenantnya Lebih Banyak